Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia menekankan ranah pengaturan tetap akan fokus pada sistem pembayaran dalam konteks neo bank. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan sentral bank tidak mengatur secara khusus bentuk kelembagaan neo bank secara khusus.
Otoritas moneter justru lebih fokus pada integrasi seluruh lembaga jasa keuangan khususnya bank dan teknologi finansial untuk lebih kolaboratif dalam memperlancar sistem pembayaran berbiaya murah.
"Digital banking belum tentu sama dengan neo bank seperti luar negeri. Beberapa negara menganut neo bank yang tidak perlu membuat lembaga sendiri, dan cukup hanya dengan cloud. Yang kami anut adalah bank yang saat ini ditransformasikan ke servis digital," katanya, Senin (25/1/2021).
Perry menyebutkan saat ini ada 10 hingga 15 bank yang sudah siap bertransformasi secara penuh dalam digitalisasi semua layanan dan produknya.
"Bank-bank ini cukup cepat menawarkan aplikasi-aplikasi seperti chatbox, pelayanan kredit digital, penghimpunan dana masyarakat, crowd funding hingga peer to peer lending," imbuhnya
Adapun, Perry menyampaikan bank sentral telah menerbitkan regulasi khusus terkait sistem pembayaran. Secara khusus, BI pun tengah menyiapkan aturan terkait dengan kelompok bank yang boleh menyediakan layanan digital banking.
Baca Juga
"Kami sedang dalam proses levelaring dengan OJK, misal kelembagaan bundle [kelompok] keduanya, sekali memenuhi persyaratan kelembagaan di OJK, maka itu akan dirasa cukup oleh bank sentral," imbuhnya.
Perry pun mengatakan BI tidak secara spesifik mendorong terbentuknya bank digital atau neo bank.
Menurutnya, kapasitas perbankan saat ini sudah cukup baik dari sisi nasabah, kemampuan modal, dan teknologinya untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang andal.
"Mereka selama ini sudah ada teknologi. Tapi masih terkotak-kotak. Itu yang kami harap bisa ditransfer menjadi aplikasi-aplikasi yang mudah dinikmati oleh masyarakat luas," sebutnya.
