Bisnis.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mendukung program Holding Ultra Mikro bersama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., karena bakal memperluas jangkauan pasar dan efisiensi dari ketiga perusahaan.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menjelaskan holding akan memperkuat data base pelaku usaha mikro (UMi) dan UMKM yang sangat bermanfaat dalam mendukung suksesnya program pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Selain itu, holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis Umi dan UMKM, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian.
Perluasan akses ini terjadi karena masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi, sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRIlink, dan PNM.
"Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan gedung kantor/outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling," jelasnya, Jumat (19/3/2021).
Lebih lanjut Kuswiyoto meyakini bahwa holding BUMN ini memberikan dampak positif tidak hanya kepada pelaku Umi dan UMKM tetapi juga meningkatkan kesejahteraan agen ketiga perusahaan.
"Karyawan juga tidak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti PHK, penutupan outlet ataupun pengurangan pendapatan. Bahkan sebaliknya jika bisnis semakin sehat maka kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro.
Erick mengatakan dukungan tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
