Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menyusun cetak biru dalam mengembangkan ekonomi syariah. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang mengiringi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.
Menurut Wapres, hal utama yang menjadi tantangan adalah regulasi yang mesti perlu dibenahi. Kedua, literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut disampaikan saat wawancara redaksi Bisnis Indonesia dengan Wapres melalui virtual pada Jumat (23/4/2021).
"Produk-produknya harus variatif sehingga perlu kita tumbuhkan produk keuangan, jasa, dan termasuk jaringan dari halal value chain. [Hal ini karena] rantai pasoknya belum terkoordinasi dengan baik, ekosistemnya masih sendiri-sendiri," kata Wapres Ma'ruf.
Untuk itu, pemerintah telah membangun sosialisasi melalui berbagai saluran seperti organisasi ekonomi syariah, yakni Masyarakat Ekonomi Syariah yang terdiri dari pengusaha dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam dari kalangan akademisi .
Selain itu keterlibatan e-commerce juga sudah mulai masif, di samping berperan sebagai jaringan pemasaran produk halal.
Saat ini kegiatan ekonomi Islam gencar dilakukan dari kalangan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan dunia pesantren.
"Kita upayakan pengembangan ekonomi di pesantren baik sektor keuangan maupun sektor riil. Sektor keuangan Baitul Maal Wa Tamwil [BMT], riilnya ada koperasi dan juga pertanian modern, Balai Pelatihan Kerja semua menjadi pengembangan sosialisasi dan literasi," terang Wapres.
Di samping literasi, Wapres juga mengakui bahwa SDM ekonomi syariah di Indonesia masih belum memadai. Selama ini, sektor ekonomi syariah diisi oleh tenaga konvensional yang diberi pelatihan syariah.
Sementara itu, SDM yang memiliki kecakapan khusus di bidang keuangan syariah dan industri halal baru dibangun belakangan ini melalui perguruan tinggi dan pendidikan lainnya. Beberapa universitas ternama telah membuka program studi atau jurusan ekonomi Islam untuk mencetak SDM unggul, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, dan lainnya.
Wapres mengatakan potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, tetapi belum tergarap dengan baik. Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang memiliki empat tugas utama, yaitu pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial masyarakat, dan pengembangan usaha atau bisnis syariah.
"Kita harapkan Indonesia yang menjadi konsumen halal terbesar di dunia berbalik menjadi produsen terbesar di dunia. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga kepentingan global sehingga produk halal semakin besar," katanya.
