Bisnis.com, JAKARTA - Pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
Aksi korporasi BRI ini merupakan bagian dari pembentukan holding BUMN ultra mikro bersama dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Pasar pembiayaan segmen mikro masih terbuka lebar, sehingga holding BUMN ultra mikro akan bergantung pada pemanfaatan dana right issue,“ kata Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/8/2021).
Menurut Bhima, jika seluruh dana hasil rights issue digunakan untuk memberdayakan usaha ultra mikro maka akan sangat berimbas pada penyerapan tenaga kerja. “Selama masa pandemi ada 19 juta tenaga kerja yang terdampak, sebagian terpaksa menjadi pengusaha mikro agar bertahan. Jadi support pendanaan sangat penting agar mereka bisa bertahan," katanya.
Bhima juga menjelaskan holding ultra mikro berdampak terhadap digitalisasi pembiayaan. Hanya saja diperlukan integrasi dari sisi logistik, bahan baku sampai digitalisasi pemasaran. “Jika BRI bisa mendorong integrasi layanan dan kolaborasi dengan pemain digital lain maka bisa melengkapi ambisi mendorong scale up usaha mikro dan ultra mikro,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa holding ultra mikro (UMi) akan menjadi solusi untuk akses pendanaan yang lebih murah dan cepat akan menopang kemajuan segmen usaha itu. “Pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro," ujar Erick.
Baca Juga
Dengan demikian, tercipta penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengusaha ultra mikro melalui pemberdayaan, katanya.
“Tanpa holding BUMN di segmen UMi saat ini, banyak kendala yang dihadapi dalam akses pembiayaan. Holding ini sebagai jaminan mensinergikan kekuatan dan keahlian ketiga perseroan,” ujarnya.
Holding tambahnya, dilakukan dengan tetap mempertahankan model bisnis gadai dari Pegadaian, konsep pemberdayaan sosial dari PNM, dengan BRI sebagai pendorong pertumbuhan karena merupakan perseroan terbesar dari ketiga BUMN tersebut.
Struktur modal
Sebelumnya Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI akan menerbitkan maksimal 28,67 miliar lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp50, atau 23,25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Hanya saja, pemerintah akan menyetorkan bagiannya dalam bentuk nontunai, yakni seluruh saham Seri B milik pemerintah pada Pegadaian dan PNM akan ditukar dengan saham baru BRI (inbreng).
"Sehubungan itu, RUPSLB setujui penambahan modal dengan pemberian HMETD pemerintah secara nontunai, akan disetorkan seluruh saham PNM dan Pegadaian inbreng ke perseroan," ujarnya.
Menurutnya, setelah transaksi maka BRI akan memiliki 99,99 saham Pegadaian dan PNM. Pemerintah akan miliki satu lembar saham seri A dwiwarna pada perusahaan. Maka investor publik praktis yang akan menjadi sumber dana segar dari aksi rights issue tersebut. Namun BRI belum menentukan harga pelaksanaan.
Berdasarkan proforma struktur permodalan sesudah HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham, maka setelah rights issue, porsi publik mencapai 43,18 persen (65,64 miliar lembar saham). Angka itu naik dari sebelum rights issue 43,25 persen (53,35 miliar lembar saham).
Dengan demikian, jumlah saham baru yang diserap publik yakni maksimal mencapai 12,30 miliar lembar saham atau 42,90 persen dari total jumlah saham baru yang diterbitkan (28,68 miliar lembar saham). Saat ini jumlah saham beredar BRI sebanyak 123,35 miliar lembar saham, maka rasio rights issue kali ini yakni 10:43.
Setelah menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM, BRI bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan segmen ultra mikro, sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan.
Penguatan struktur permodalan juga diharapkan mendukung kegiatan usaha BRI ke depan, baik induk maupun secara grup, yang pada akhirnya akan menciptakan value bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.
