Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Debt Collector Pinjol Main 'Dua Kaki', OJK: AFPI Harus Evaluasi Menyeluruh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending legal (berizin dan terdaftar) untuk mulai mengevaluasi sistem penagihannya, terutama yang berkaitan dengan jasa kolektor pihak ketiga.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 15 Oktober 2021  |  16:40 WIB
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending legal (berizin dan terdaftar) untuk mulai mengevaluasi sistem penagihannya, terutama yang berkaitan dengan jasa kolektor pihak ketiga.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan bahwa hal ini seiring dengan fenomena di salah satu penggrebekan kantor pinjaman online (pinjol) ilegal oleh pihak kepolisian, di mana oknum ternyata juga menyediakan jasa penagihan untuk beberapa fintech P2P lending resmi.

Sekar mengungkap bahwa regulator berharap agar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membenahi agar anggotanya jangan sampai punya kaitan dengan pinjol ilegal, termasuk dalam aspek collection.

"Agen penagihan terdaftar di AFPI dan aturannya di sana. Dalam beberapa kesempatan, kami sampaikan ke AFPI bahwa agen penagihan dilarang memfasilitasi pinjol ilegal," ujarnya, Jumat (15/10/2021).

Pasalnya, perusahaan jasa kolektor pihak ketiga atau akrab disapa debt collector, harus punya sertifikasi demi menjaga kredibilitas, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan konsumen.

Apabila debt collector melayani fintech P2P lending resmi sekaligus pinjol ilegal atau 'bermain di dua kaki', artinya mereka juga melakukan praktik-praktik penagihan yang dilarang oleh regulator, kredibilitasnya pun patut dipertanyakan, yang artinya telah melakukan pelanggaran etika profesi.

"Kami sudah minta agar AFPI segera memutuskan status keanggotaan agen-agen yang juga melayani penagihan pinjol ilegal. Kemudian, untuk AFPI, segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait agen penagihan," tambahnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK debt collector Pinjaman Online
Editor : Azizah Nur Alfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top