Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat harus memahami dan memastikan bahwa berbagai data pribadinya yang dipercayakan kepada platform digital, termasuk teknologi finansial (tekfin/fintech), berada di tangan yang tepat dan terjamin keamanannya.
Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengungkap bahwa awareness masyarakat merupakan kunci mencegah maraknya kasus identity fraud, di luar upaya peretasan atau hacking.
Hal ini bukan hanya berkaitan dengan platform pinjaman online (ilegal) namun juga menyangkut segala laman web atau aplikasi tertentu yang sempat meminta data pribadi ketika digunakan.
"Karena kami juga melihat platform yang legal dan terpercaya pun bisa tergoda menjual data penggunanya. Inilah pentingnya cek sertifikasi. Selain itu, inilah pentingnya memahami layanan identitas digital yang aman dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya dalam diskusi virtual bersama media, dikutip Minggu (7/11/2021).
Layanan identitas digital tersertifikasi dan aman, seperti tanda tangan elektronik (TTE) dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) pun diyakini sebagai solusi yang dapat meminimalisasi peluang penyalahgunaan data pribadi karena mampu melakukan verifikasi data pengguna.
Oleh sebab itu, Ardi menekankan pilihlah platform fintech yang telah memanfaatkan layanan TTE tersertifikasi ketika proses e-KYC (know your customer) atau verifikasi data terhadap pengguna.
Baca Juga
Jangan sembarangan membagikan data diri, foto KTP, foto diri, juga nomor rekening dan data-data sensitif terkait keuangan lainnya ke suatu platform digital yang belum punya standar keamanan digital atau menggunakan layanan identitas digital pihak ketiga yang terpercaya.
Wakil Sekretaris Jenderal IV dan Head of The Personal Data Protection Task Force Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), sekaligus CEO dan Co-founder PT Indonesia Digital Identity (VIDA) Sati Rasuanto sepakat bahwa digital trust merupakan kunci tumbuhnya ekonomi digital nasional.
"Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE, salah satunya VIDA, memiliki peran strategis sebagai trusted layer yang tidak hanya memberi rasa terlindungi saat bertransaksi secara digital, namun juga membantu pengguna berperilaku secara aman di dunia digital. Apalagi aktivitas di platform fintech bersifat nirbatas dan tanpa tatap muka secara fisik," jelasnya.
Menurutnya, prinsip digital trust dalam melindungi privasi dan keamanan data pengguna jangan sampai hanya bentuk kepatuhan pada regulasi, harusnya menjadi kesadaran bersama.
"Hal ini mengingat perlindungan data kini telah menjadi concern dari masyarakat pengguna platform digital, termasuk fintech. Untuk itu, edukasi tentang identitas digital yang aman perlu terus digalakkan baik oleh semua pihak, agar resiko-resiko yang terjadi seperti identity fraud dapat dimitigasi," tambahnya.
Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH sekaligus Chief Information Officer (CIO) PT Investree Radhika Jaya (Investree) Dickie Widjaja menekankan jangan sampai fenomena pinjol ilegal berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap fintech.
Pasalnya, platform fintech peer-to-peer (P2P) lending legal atau resmi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan harus memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 27001.
"Keamanan digital merupakan investasi jangka panjang karena mampu memberikan akuntabilitas dan kredibilitas kepada fintech, dan dalam skala yang lebih besar ikut meningkatkan keyakinan, rasa percaya, serta optimisme masyarakat terhadap layanan keuangan digital," ungkapnya.
