Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan Presiden RI Joko Widodo agar porsi pendanaan UMKM di setiap bank mencapai 30 persen bisa diwujudkan dengan memperbesar kolaborasi bersama fintech peer-to-peer (P2P) lending.
Pasalnya, platform P2P lending sektor produktif memiliki kemampuan mempertemukan bank sebagai pendana (lender) dengan UMKM selaku peminjam (borrower) di sektor-sektor yang terbilang masih sulit dijangkau kredit perbankan. Contohnya, pegiat jual-beli online, warung atau restoran kecil, industri kreatif, serta pelaku usaha dengan kebutuhan pinjaman bernilai kecil dengan tenor singkat.
Sebagai informasi, berdasarkan statistik terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait industri P2P lending alias fintech pendanaan bersama, kolaborasi dengan perbankan sebenarnya telah berjalan walaupun nilainya belum terlalu signifikan.
Dari total outstanding pinjaman senilai Rp27,27 triliun, porsi sumbangan dari lender institusi perbankan sebanyak 118 entitas mencapai Rp3,7 triliun, tumbuh 132 persen (year-to-date/ytd) dari awal tahun.
Sebanyak 118 entitas bank ini terbagi dalam 72 bank umum senilai Rp3,03 triliun, 1 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp524,67 miliar, dan 45 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp146,14 miliar.
Juru Bicara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Andi Taufan Garuda Putra menjelaskan bahwa kolaborasi kedua pihak merupakan simbiosis mutualisme yang sekaligus mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia.
Baca Juga
Fintech P2P lending merupakan wadah yang tepat sebagai pilihan awal UMKM untuk membangun histori kredit. Perbankan bisa memanfaatkan fintech P2P lending sebagai pemain tengah, sebelum akhirnya melayani kebutuhan para borrower yang sudah naik kelas.
"Teknologi informasi yang digunakan fintech dapat menjangkau nasabah lebih banyak dan lebih cepat, sehingga mempercepat inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Kalau mitra-mitra borrower kami bisnisnya lancar dan berniat memperbesar bisnis dengan pembiayaan yang nilainya lebih besar, tentu suatu saat butuh [kredit] perbankan," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (14/12/2021).
Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan menjelaskan lebih lanjut bahwa perbankan bisa memanfaatkan fintech P2P lending sebagai rekanan dalam porsi penyaluran ke UMKM.
"Perbankan ini kan kena 20 persen porsi pinjaman buat UMKM, bahkan pemerintah sebentar lagi mau menaikkan ke 30 persen. Kalau BRI mungkin mudah, tapi bank yang lain belum tentu mampu. Kebetulan ada industri P2P lending yang bisa menjadi partner yang tepat," ujarnya dalam diskusi virtual 5 tahun usia industri fintech P2P lending di Indonesia beberapa waktu lalu.
Untuk mendorong kolaborasi kedua belah pihak semakin terdongkrak, OJK dalam regulasi terkait industri P2P lending yang baru nantinya akan memperbolehkan sebuah bank yang menjadi lender institusi di suatu platform P2P menyumbang sampai 75 persen outstanding platform tersebut.
"Teman-teman industri P2P lending itu punya nilai tambah yang besar buat UMKM. Bahkan, salah satu platform ada yang sampai melakukan pendampingan pelaku usaha untuk mengubah bisnisnya yang sebelumnya terdampak pandemi. Terlebih, pengajuan pinjaman fintech P2P lending itu penuh dengan kemudahan," tambahnya.
Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi mengungkap salah satu kelebihan dari fintech P2P lending klaster produktif yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan, salah satunya berasal dari kemampuan masing-masing platform menyasar segmen borrower terkhusus.
"Anggota AFPI yang fokus ke sektor produktif kurang-lebih ada 44 platform, punya kompetensi dan menyasar segmen berbeda-beda. Misalnya, Amartha ke perempuan ultra mikro di desa dengan skema pinjaman berkelompok, ada juga AwanTunai yang menyasar pedagang pasar, sementara Investree menyasar segmen UKM menengah yang aktif menjadi vendor barang dan jasa dari perusahaan besar atau pemerintah. Jadi kami ini punya kelebihan bisa menyasar suatu ekosistem UMKM yang lebih spesifik," ungkapnya.
