Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPJS Kesehatan Bakal Jadi Syarat Pengajuan KUR. Kapan Mulai Berlaku?

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan peserta penerima KUR menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 23 Februari 2022  |  15:45 WIB
BPJS Kesehatan Bakal Jadi Syarat Pengajuan KUR. Kapan Mulai Berlaku?
Peserta mengantre di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mendorong kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi syarat dalam mengakses sejumlah layanan publik, salah satunya terkait pengajuan kredit usaha rakyat (KUR).

Hal itu diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Lewat Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima KUR menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Selain itu, Menko Perekonomian juga diminta melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Lantas, kapan ketentuan tersebut mulai berlaku?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebagai penyalur KUR terbesar, menyatakan belum menerima instruksi untuk menerapkan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR).

"Saat ini, BRI belum menerima surat resmi dari kementerian terkait mengenai BPJS Kesehatan sebagai syarat pengajuan KUR," ujar Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto ketika dihubungi Bisnis, Rabu (23/2/2022).

Oleh karena itu, perseroan saat ini belum menerapkan syarat tambahan, yakni kepesertaan BPJS Kesehatan, dalam proses pengajuan KUR.

"Sehingga saat ini BRI sebagai penyalur KUR belum menerapkan syarat tambahan terkait BPJS Kesehatan kepada calon debitur KUR menyesuaikan dengan Permenko yang berlaku," katanya.

Diketahui, BRI merupakan bank BUMN dengan penyaluran KUR terbesar. Pada 2022, BRI mendapatkan alokasi sebesar Rp260 triliun atau mencapai 70 persen dari total KUR nasional yang dialokasikan tahun ini.

Hingga akhir Desember 2021, BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp194,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. Jumlah tersebut mencapai 99,65 persen dari kuota KUR yang ditetapkan pemerintah dan dialokasikan kepada BRI tahun 2021, yakni sebesar Rp195,59 triliun. Penyaluran KUR BRI sepanjang 2021 juga tercatat naik 40,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan penyaluran pada Desember 2020 yang mencapai Rp138,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bri kredit usaha rakyat kur BPJS Kesehatan jkn jaminan kesehatan nasional
Editor : Azizah Nur Alfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top