Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai Bank Pembangunan Daerah atau BPD di Indonesia memang perlu bekerja sama untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi keuangan ke depan.
Kerja sama itu pun dilakukan dengan dukungan layanan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Eko, umumnya, BPD tidak cukup agresif dalam bersaing layanan dengan bank-bank skala nasional di bidang digital, salah satunya karena kendala permodalan.
“Dengan bekerja sama dengan BPD lain maka mereka bisa join teknologi, layanan lintas daerah, dan lain sebagainya,” kata Eko kepada Bisnis, Senin (21/3/2022).
Hal itu sejalan dengan langkah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB yang melakukan inisiatif untuk mendorong BPD lainnya dalam berkolaborasi.
Pasalnya, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan bahwa ke depan, Bank BJB juga memiliki rencana yang saat ini tengah intens dibicarakan dengan BPD lain.
Rencana tersebut seiring dengan ketentuan terbitnya POJK bahwa BPD harus memiliki modal inti harus minimal Rp3 triliun. Jika tidak terpenuhi, maka BPD turun kelas.
“Namun dari POJK ini ada esepsi, bahwa BPD bisa berkumpul atau membuat KUB [Kelompok Usaha Bank]," ucap Yuddy, dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (11/3/2022).
Nantinya, KUB tersebut akan membawa Bank BJB menjadi holding BPD. Adapun, saat ini sudah ada 5 BPD yang intens berkomunikasi dengan emiten bersandi saham BJBR.
“KUB ini akan menjadi fokus kami, terutama dalam pemanfaatan digitalisasi oleh BPD lainnya,” terangnya.
Dengan adaya inisiatif Bank BJB untuk mendorong BPD-BPD lain berkolaborasi, Eko menilai langkah itu sudah berada di jalur positif dan potensial untuk semakin mengembangkan BPD-BPD ke depan.
Namun, Eko menyatakan ada tantangan kolaborasi antar BPD, yakni memastikan sisi pemegang saham pengendali dengan meyakinkan para kepala daerah.
“Kalau mereka sudah kasih arahan untuk ikut holdings, BPD umumnya tinggal menindaklanjuti, sehingga bagi BJB harus bisa meyakinkan BPD-BPD dan kepala daerah tentang urgensi dan manfaat KUB bagi BPD masing-masing,” terangnya.
