Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Youtube Bisa jadi Jaminan Kredit Bank, Wapres Ma'ruf Ingatkan soal Risiko

Sebagaimana diketahui, PP 24/2022 mengatur konten Youtube ataupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lainnya dapat menjadi jaminan bank ataupun nonbank.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 26 Agustus 2022  |  20:56 WIB
Youtube Bisa jadi Jaminan Kredit Bank, Wapres Ma'ruf Ingatkan soal Risiko
Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Pusiba - Setwapres
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperhatikan manajemen resiko dalam membuat aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, PP 24/2022 mengatur konten Youtube ataupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lainnya dapat menjadi jaminan bank ataupun nonbank.

"Saya menganjurkan memang para pemangku kepentingan membicarakan ini secara lebih serius dengan melihat dari aspek manajemen risikonya," katanya kepada media, Jumat (26/8/2022).

Menurutnya, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan terkait hal tersebut, apalagi dinilainya jangan sampai penerapan nanti memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Masalah kekayaan intelektual dijadikan jaminan ini memang sedang dalam pembahasan," ujarnya.

Adapun OJK masih mengkaji prospek dan kelayakan hak kekayaan intelektual (HKI), seperti film dan lagu menjadi jaminan kredit bank.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2022 itu pun mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan. 

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan PP Nomor 24/2022 itu masih dalam kajian OJK, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.

“Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-address isu tersebut,” kata Dian dalam unggahan di akun Instagram resmi OJK, dikutip Senin (25/7/2022).

Dian menilai kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. 

Adapun, lanjutnya, agunan atau jaminan dalam penyediaan dana, baik berupa kredit atau pembiayaan juga bersifat opsional, tergantung dari risk appetite bank terhadap skema dan jenis kredit serta kapasitas calon debiturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ma'ruf Amin OJK perbankan
Editor : Muhammad Khadafi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top