Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan meminta persetujuan penambahan modal melalui rights issue kepada para pemegang saham dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Selasa, 18 Oktober 2022.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/9/2022), rapat tersebut akan bertempat di Menara BTN, tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta. Perseroan menjadwalkan RUPS mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Adapun, RUPS tersebut hanya terdiri dari satu agenda, yakni meminta persetujuan atas penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang akan dilakukan melalui mekanisme penawaran umum terbatas II (PUT II).
“Dan oleh karenanya sekaligus mengubah pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) anggaran dasar perseroan,” sambung manajemen BTN, Senin (26/9/2022).
Nantinya, emiten bersandi saham BBTN itu berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II dengan menerbitkan saham paling banyak 4,6 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham.
Lebih lanjut, manajemen menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 9 dan pasal 26 ayat 4 anggaran dasar perseroan, RUPS dalam rangka penambahan modal dengan HMETD harus dihadiri pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS penambahan modal dengan HMETD dimaksud harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.
Baca Juga
Sementara itu, pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada Jumat, 23 September 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 9 September 2022, aksi korporasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam menyalurkan kredit perumahan guna mendukung program perumahan nasional.
“Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD PUT II ini setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, DPR menyetujui rencana penyertaan modal negara (PMN) dengan nilai mencapai Rp2,48 triliun dan untuk porsi publik sebesar Rp1,65 triliun. Dengan demikian, struktur kepemilikan saham pemerintah tetap sebesar 60 persen, sedangkan sisanya merupakan kepemilikan saham publik.
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menyampaikan PMN dan privatisasi BBTM diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dengan capital adequacy ratio (CAR) terjaga di atas 15,4 persen.
“Itu untuk meningkatkan kemampuan bisnis BTN, khususnya dalam penyaluran 1,32 juta unit KPR yang akan mendukung pencapaian target prioritas di bidang perumahan, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan,” kata Amir saat membacakan kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Rabu (14/9/2022).
Rights issue tersebut juga akan meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi operasional, risiko likuiditas yang terjaga, serta pengelolaan aset yang berkualitas dan risiko modal yang terjaga.
Nantinya, Kementerian Keuangan mensinergikan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien dengan sinergi antara BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
