Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN melaporkan tengah dalam upaya menggelar asset sale untuk mengurangi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami juga ada program namanya asset sale, hari ini kami sedang menunggu perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. [Nantinya] setelah mendapat opini legal, opini finance, opini accounting terkait pencatatan dan fairness transaksi, maka apabila ini telah disetujui kami dapat melepas aset sale NPL [non-performing loan] perseroan," jelas Nixon saat ditanyai mengenai strategi mitigasi risiko kredit perseroan, Rabu (11/1/2023).
Sehingga ke depannya, Nixon melanjutkan, BBTN dapat mengurangi risiko kredit bermasalah atau NPL. Adapun, pada transaksi pertamanya ini BBTN menargetkan transaksi asset sale tersebut dapat mencapai Rp1 triliun.
"Sehingga, dengan cara ini kita bisa kurangi NPL BTN secara lebih cepat lagi dan kita tidak akan gunakan CKPN-nya untuk kepentingan laba jadi kita sudah janji ke otoritas bahwa CKPN-nya akan dipakai untuk memperkuat pencadangan," tambah Nixon
Dengan demikian, Wakil Direktur Utama BBTN tersebut memproyeksi bahwa coverage ratio hingga akhir 2022 di ramal dapat mencapai 160 persen.
Di samping itu, BBTN akan tetap memacu penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) terutama pada sektor KPR subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Biasanya sih kalau KPR subsidi, NPL rasionya kecil di bawah 1 persen. Yang jadi issue memang masih kami hindari pemberian pembiayaan high rise building, kita masih tetap mengetatkan policy di arah sana. jadi kita tetap bantu pertumbuhan KPR di segmen MBR dan tetap akan mengurangi pertumbuhan di sektor properti yang sifatnya high rise building project," pungkas Nixon.
Dengan demikian, Nixon meproyeksi bahwa pertumbuhan kredit BBTN akan tetap tumbuh pada kisaran 10 hingga 11 persen pada 2023 yang ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) juga dibantu dari kredit komersial maupun kredit UKM.
Proyeksi pertumbuhan KPR tersebut sejalan dengan penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP sebesar 10 persen menjadi 220.000 unit dengan anggaran Rp25,18 triliun.
