Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan holding BUMN asuransi dan penjaminan membukukan laba pada 2022 akan diarahkan untuk memperkuat penyelesaian kasus Asuransi Jiwasraya yang ditransfer ke IFG Life.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan bahwa jasa keunganan memiliki kontribusi paling tinggi dalam mencatatkan laba bersih. Bukan hanya bank, industri jasa asuransi dan pensiun juga mencatatkan laba yang baik.
“Untuk jasa asuransi dan dana pensiun [laba] Rp3,4 triliun. Kalau kita lihat IFG [Indonesia Financial Group] ini ada laba yang baik,” kata Erick dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (13/2/2023).
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) membukukan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp3,44 triliun sepanjang 2022.
IFG adalah holding BUMN yang membawahi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.
Seperti diketahui, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang dibentuk untuk menyelesaikan skandal kasus PT Asuransi Jiwasraya yang berdasarkan audit memiliki kewajiban sebesar Rp59,7 triliun.
Baca Juga
Pada akhir Januari 2023 lalu, Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Billitea menuturkan bahwa kenaikan laba bersih konsolidasi perusahaan naik tipis sebesar 0,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Nilai tersebut naik dari sebelumnya Rp3,42 triliun (audited) pada 2021 menjadi Rp3,44 triliun (unaudited) sepanjang 2022.
“Kenaikan laba bersih konsolidasi 2022 [IFG] sebesar 0,5 persen berasal dari kenaikan pendapatan underwriting dan kenaikan pendapatan jasa keuangan dan pengelolaan gedung,” kata Robertus saat itu.
Selain itu, Robertus menyampaikan bahwa pertumbuhan laba perusahaan juga berasal dari kenaikan hasil investasi dan kenaikan pendapatan lain-lain, terutama penerimaan denda sumbangan wajib pada Jasa Raharja.
Pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan premi bruto IFG yang naik 0,5 persen yoy, naik dari Rp26,71 triliun menjadi Rp26,84 triliun pada 2022.
“Pendapatan premi bruto mencapai Rp26,84 triliun disumbang dari seluruh anak usaha kami, utamanya yang cukup signifikan dari IFG Life, Jamkrindo, dan Jasa Raharja,” kata Robertus.
Secara rinci, perolehan pendapatan premi bruto konsolidasi tersebut dikontribusikan oleh IFG sebesar Rp830 miliar, Jamkrindo sebesar Rp578 miliar, dan Jasa Raharja dengan kontribusi sebesar Rp212 miliar sepanjang 2022.
Setali tiga uang, pendapatan usaha IFG Life juga mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen yoy. Nilai itu tumbuh dari Rp9,30 triliun (audited) pada 2021 menjadi Rp10,50 triliun (prognosa) pada 2022.
Robertus menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan usaha tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil investasi yang dikontribusikan oleh IFG sebesar Rp1,1 triliun, Jasindo sebesar Rp297 miliar, dan Jasa Raharja sebesar Rp262 miliar sepanjang 2022.
Untuk Menyelesaikan Kasus Jiwasraya
Sementara itu, atas laba IFG ini Menteri Erick menjelaskan bahwa laba tersebut menjadi bagian untuk restrukturisasi Jiwasraya, karena di Jiwasraya sendiri masih minus.
“Tapi secara konsolidasi di asuransi dan dana pensiun ini sehat,” imbuhnya.
Catatan tersebut tentunya cukup baik mengingat industri asuransi belakangan ini diramaikan dengan kasus gagal bayar. Selain itu, Erick juga sempat melaporkan bahwa ada 65 persen perusahaan dana pensiun milik BUMN dalam kondisi memprihatinkan. Sementara itu hanya 35 persen dalam kondisi sehat.
“Sejauh ini kami mendata ada 35 persen dalam kondisi baik dan 65 persen dalam kondisi prihatin. Saya mau bersih-bersih ini,” kata Erick dalam konferensi pers, pada Senin (2/1/2023).
Adapun untuk detail 65 persen dana pensiun yang bermasalah Erick belum bisa menyampaikan secara rinci karena saat ini masih dalam proses due diligence.
Erick pun berharap ingin mendapat kepastian pengelolaan dana pensiunan ini dilakukan secara profesional. Dengan begitu, kasus Jiwasraya dan Asabri terkait penyelewengan penempatan investasi tidak berulang kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
