Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pembayaran Indonesia tidak bergantung dengan Visa dan MasterCard. Sebagaimana diketahui, kedua perusahan Amerika Serikat ini merupakan pemain utama switching di Indonesia.
Adapun perusahaan switching adalah penyedia jasa yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan transaksi alat pembayaran menggunakan kartu dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Perusahaan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan.
Kemandirian sistem pembayaran, lanjut Jokowi, memberikan jaminan keamanan bagi ekonomi domestik. "Kalau kita bisa menggunakan itu [sistem pembayaran sendiri], kita bisa benar-benar mandiri," kata Jokowi saat pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri belum lama ini.
Jokowi berkaca pada kasus Rusia yang mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat, buntut dari perperangan dengan Ukraina. Sebagaimana diketahui Visa dan Mastercard memblokir segala transaksi luar negeri dari kartu yang diterbitkan di Rusia. Pun kartu yang diterbitkan di luar negeri, tidak bisa digunakan di negara tersebut.
"Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri, dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Kita akan lebih tenang," ungkapnya.
Terkait penerbitan kartu kredit lokal sebelumnya telah menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Pada 2013, bank sentral RI tersebut Bank tersebut mendorong perbankan nasional, khususnya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk prinsipal kartu kredit lokal karena memiliki potensi yang besar dalam pasar domestik.
Baca Juga
Pasalnya, penerbit kartu kredit domestik dinilai tidak terlalu memerlukan prinsipal internasional mengingat sekitar 90 persen transaksi dilakukan di dalam negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Maret 2023 mengatakan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik akan soft launching pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP domestik tidak menggunakan Mastercard dan Visa, melainkan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Adapun GPN sempat dikabarkan diprotes oleh Visa dan Mastercard karena dinilai menjadi kompetitor bisnis mereka. Sebagaimana diketahui, sebelum adanya GPN, Visa dan Mastercard merupakan pemain utama sistem pembayaran di Indonesia.
