Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BPJamsostek memperkuat belanja modal (capital expenditure/Capex) teknologi pada 2023 sebagai pencegahan risiko yang mungkin terjadi.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi (IT) BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan pihaknya memiliki fokus besar terhadap keamanan siber maupun layanan lainnya.
Pramudya menuturkan bahwa BPJamsostek memberikan modal hingga infrastruktur, baik layanan maupun keamanan dengan porsi yang sama.
“Untuk BPJamsostek angkanya [belanja teknologi] cukup signifikan,” kata Pramudya saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Pramudya mengatakan bahwa untuk membangun keamanan siber, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukannya seorang diri. “Kami punya partnership dengan Kementerian Lembaga lainnya termasuk BSSN, pakar-pakar siber di industri,” tambahnya.
Adapun, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi serangan siber. Salah satunya dengan mengikuti pedoman mulai dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga standar keamanan baik dari aspek teknologi maupun people.
Baca Juga
“Kasus-kasus yang selama ini kita lihat bukan preventifnya yang menjadi masalah, ketika terjadi insiden mungkin terlalu lambat sehingga menimbulkan masalah baru di masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kebocoran data yang disebut Bjorka bukan merupakan milik BPJS Ketenagakerjaan.
Pasalnya, belum lama ini, Bjorka membagikan belasan juta data yang disebut milik pengguna BPJS Ketenagakerjaan pada Minggu (12/3/2023). Dia mengklaim memiliki 19 juta data yang dijual dengan harga mencapai Rp153 juta.
Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan bahwa pihaknya menjamin keamanan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Maka dari itu, Oni menekankan kebocoran data yang disebut Bjorka bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. “Sejauh ini untuk keamanan data untuk BPJS Ketenagakerjaan itu cukup aman, karena itu sudah terbukti bukan kebocoran dari kita,” ujar Oni dalam acara silaturahmi bersama media, Rabu (5/4/2023).
Oni menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mendukung program pemerintah, salah satunya program vaksin Covid-19. Di mana, BPJS Ketenagakerjaan harus menyerahkan data kepesertaan kepada kementerian terkait untuk dikompilasikan sebagai pendataan program vaksin Covid-19.
Namun, lanjut Oni, kebocoran data tersebut bukan berasal dari sistem keamanan BPJS Ketenagakerjaan, usai pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
