Bisnis.com, JAKARTA - Tren positif terus terjadi sepanjang paruh pertama 2023 bagi sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang makin intensif untuk bisa bertahan dalam persaingan pasar yang ketat.
Pasalnya, sejumlah BPR makin sadar, kini persaingan tak hanya melibatkan antar Bank Perekonomian Rakyat, tetapi juga dengan lembaga keuangan lainnya seperti multifinance, pegadaian dan P2P lending.
Hal ini pun terkonfirmasi dari Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bangkrut sudah jauh relatif sedikit di bawah rata-rata.
"Waktu 2022 [BPR yang jatuh] sedikit, 2023 juga relatif jauh lebih sedikit lagi," ujarnya selepas acara Like It 2023, Senin (14/8/2023).
BPR Supra Artapersada (Bank Supra) misalnya yang kian berupaya meningkatkan kualitas SDM, menjaga kualitas asset, dan meningkatkan portfolio kredit yang sehat sembari mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan kredit konsumer.
Bahkan, pihaknya kian selektif dalam memilah sektor yang berisiko tinggi dengan sektor usaha seperti tekstil dan alas kaki dengan sektor yang masih memiliki peluang bertumbuh sembari meningkatkan layanan pelanggan di tengah persaingan ketat antar lembaga keuangan.
Baca Juga
Direktur BPR Supra Artapersada Jeffry Thambunanto menyampaikan target kredit yang tengah dibidiknya sebesar Rp695,8 miliar hingga akhir 2023, salah satunya melalui cara-cara digital.
“Bank Supra mengembangkan fitur dalam layanan digitalisasi untuk nasabah lewat layanan mobile banking dan internet banking. Akses layanan keuangan kepada nasabah pedagang pasar tanpa harus datang ke kantor cabang dengan menyediakan ATM setor tarik,” ujarnya.
Senada dengan Jeffry, Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha juga menyebut fleksibilitas dan mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis menjadi kunci pertumbuhan bisnis.
Mulai dari, segmentasi pasar yang tepat, teknologi dan digitalisasi, peningkatan layanan pelanggan hingga membangun jaringan kolaborasi.
“BPR Hasamitra terus menjalin kemitraan dengan lembaga lain, seperti asosiasi bisnis lokal, lembaga pendidikan, atau lembaga non-profit, untuk memperluas jaringan pelanggan dan mendapatkan dukungan dalam hal pemasaran dan pengembangan,” sebutnya.
Tak kalah ketinggalan, Marketing Communication & Funding Head Universal BPR Igor Siboro juga menyebut dalam era digital, keamanan dan perlindungan data menjadi sangat penting.
“Kami harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk melindungi informasi nasabah dan transaksi mereka. Investasi dalam teknologi keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku sangat diperlukan,” katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, jumlah BPR per Mei 2023 1.413, angka ini turun 6,58 persen dibanding Mei 2022 yang berjumlah 1.506.
Tren penurunan ini berlanjut pada bulan-bulan sebelumnya, Di mana, pada Januari 2023 total ada 1.437, lalu Februari 2023 terdapat 1.429 BPR, disusul Maret mencapai 1.426 BPR dan April 1.416 BPR.
Meskipun tiap bulannya mengalami penurunan, Purbaya mengatakan tidak ada kepanikan akan hal tersebut. Pasalnya, itu semua adalah hasil dari proses konsolidasi yang didesain dan sedang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada kesempatan terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebut BPR sendiri menjadi pesaing yang kuat dalam lembaga keuangan. Apalagi, untuk sebuah bank pembangunan daerah (BPD)
“Saya bilang BPR itu bukan tanpa alasan, karena ini selain mereka [BPR] bisa memberikan suku bunga yang lebih royal, ini juga mengacu pada UU P2SK yang notabene mereka [BPR] bisa menyelengggarakan aktivitas bisnis dari bank umum,” sebutnya,
Sebagai informasi, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, kapasitas bisnis Bank Perekonomian Rakyat atau BPR akan meningkat.
Peningkatan kapasitas bisnis ini antara lain dengan adanya penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkan pertukaran valuta asing, melakukan kegiatan transfer, dan diperbolehkan menambah permodalan dengan melepas sahamnya di pasar modal.
