Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng meraih penghargaan The Most Efficient Bank dalam kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset di bawah Rp15 triliun dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.
BIFA merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.
BIFA 2023 yang membawa tema Digitalisasi Finansial: Inklusif dan Berkelanjutan menjadi ajang penghargaan bagi pelaku industri yang mampu bertahan, bertransformasi, dan menjaga performa pasca pandemi Covid-19.
Setiap tahunnya, ajang ini terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun ini ada penambahan kategori dan parameter penilaian, selain mempertahankan metode dan proses seleksi yang telah berjalan.
Adapun, Bank Kalteng menyatakan terus meningkatkan porsi kredit di segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara signifikan sebagai upaya menggerakkan ekonomi di sektor riil.
Plt. Direktur Utama Bank Kalteng Ahmad Selanorwanda mengatakan porsi kredit UMKM di Bank Kalteng saat ini masih berkisar di rentang 28 – 34 persen dari total kredit perseroan.
Baca Juga
Jika menilik laporan keuangan per Juni 2022, Bank Kalteng tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp7,8 triliun, atau naik 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari semula bernilai Rp7,14 triliun.
"Kami sudah lama di atas 20 persen [porsi UMKM], tapi Pak Gubernur ingin lebih besar [porsi UMKM]. Parameternya ada 2, yaitu jumlah [number of account] atau nominal rupiah. Yang lebih bermakna itu jumlah orang yang menikmati layanan kami,” kata Selanorwanda beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Selanorwanda mengatakan Gubernur Kalteng juga memiliki komitmen bahwa di 2024, tidak ada lagi daerah di Kalimantan Tengah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur IT, terutama internet.
“Kami menyikapi itu adalah potensi bisnis bahwa Bank Kalteng harus hadir di sana. Bank Kalteng milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang adalah milik masyarakat, di sisi lain itu adalah potensi bisnis, itu kita harus garap,” pungkasnya.
