Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS BTN Syariah) menargetkan mengucurkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) paling sedikit kepada 45.750 unit hingga akhir tahun. Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah Non Subsidi. Pengucuran KPR Syariah terus dilakukan di tengah regulasi OJK memajibkan UUS untuk memisahkan diri paling lambat pada 2026.
Peningkatan penyaluran KPR syariah ini salah satunya bekerjasama dengan BP Tapera melalui akad massal KPR Syariah serentak di seluruh Indonesia. Total ada 2.300 unit yang dilaksanakan penandatanganan KPRnya. Perinciannya, 1.700 unit KPR Subsidi dan minimal 600 unit KPR Non Subsidi.
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menuturkan pihaknya menawarkan kemudahan bagi nasabah KPR yang mengajukan skema syariah. “Dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat, diharapkan target tersebut dapat tercapai pada tahun 2023 ini,” katanya berdasarkan keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (28/9/2023).
Hirwandi mengatakan gelaran akad massal KPR Syariah dipusatkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatra Selatan. Sedangkan pusat layanan BTN Syariah yang menggelar akad massal diikuti juga oleh 32 Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia.
“Bank BTN termasuk BTN Syariah ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” katanya.
Dirinya pun menjelaskan bahwa BTN Syariah akan tetap fokus melayani seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai segmentasi yang ingin memiliki rumah bersubsidi pemerintah melalui program KPR Sejahtera FLPP dan KPR Tapera Syariah. Hirwandi mengungkapkan, BTN Syariah memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat.
Baca Juga
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pihaknya telah menyalurkan pembiayaan syariah yang bersumber dari dana FLPP tahun 2022 sebanyak 42.237 unit. Nilai pembiayaan ini mencapai Rp4,62 triliun. Sedangkan sepanjang tahun berjalan (ytd) atau per 15 September 2023 telah disalurkan pembiayaan untuk 31.299 unit senilai Rp3,46 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna sendiri mengakui bahwa pembiayaan perumahan syariah di Indonesia sendiri baru mencapai 10 persen. Padahal dengan potensi masyarakat yang mayoritas muslim, seharusnya pembiayaan syariah khususnya di sektor perumahan angkanya bisa lebih ditingkatkan dari realisasi yang ada saat ini.
"Ini anomali yang terjadi di Indonesia, padahal dengan penduduk muslim yang mencapai 90 persen seharusnya pembiayaan perumahan syariahnya bisa lebih dari 10 persen. Angka ini yang harus bisa kita balik ke depannya," ujarnya.
