Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masuk Masa Kritis, Hati-Hati Asuransi Umum Bisa Dicaplok Asing!

Ketua umum AAUI menilai bahwa 10 tahun ini menjadi masa-masa kritis bagi asuransi umum. Apa maksudnya?
Karyawan beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta, Rabu (5/1/2021). Bisnis/Suselo Jati
Karyawan beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta, Rabu (5/1/2021). Bisnis/Suselo Jati

Bisnis.com, BALI - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai bahwa 10 tahun ini menjadi masa-masa kritis bagi asuransi umum, terutama jika tidak bisa bertahan dan beresiko diambil oleh perusahaan asing.

Budi mengungkapkan bahwa Indonesia dalam 10 tahun kedepan perlu berbenah, harus bertransformasi, dan reformasi khususnya di asuransi umum. 

“Kita menuju [Indonesia emas] 2045 pekerjaannya tidak gampang, PR-nya masih banyak,” jelas Budi ketika ditemui dalam acara Indonesia Rendezvous Ke-27 di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Bali, Kamis (12/10/23). 

Menurutnya, hal-hal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya manusia (SDM), struktur permodalan dan lainnya. 

AAUI juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memikirkan bagaimana industri asuransi umum dapat bertumbuh, salah satunya mengenai asuransi wajib yang dituangkan dalam undang-undang P2SK. 

“Tapi itu baru satu, saya pikir Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan 270 juta penduduk masih [memiliki] banyak potensi,” ungkapnya.

Budi juga menuturkan bahwa tingkat literasi dan inklusi Indonesia sangat rendah, sehingga juga menjadi tanggung jawab asosiasi untuk bekerja sama dengan OJK dalam meningkatkan hal tersebut. 

Mengutip laman OJK pada Jumat (13/10) diketahui bahwa dari Survey Nasional LIterasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia mencapai 49,68% dan inklusi keuangan mencapai 85,10%. 

Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa harapannya angka ini bisa meningkat.  

"Harapannya, [indeks literasi keuangan] bisa mencapai 52% atau 53% di akhir tahun," sebut Friderica, Selasa (25/7/2023).

Adapun, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan pada 2024 bahwa inklusi keuangan mencapai 90 persen. OJK juga optimis dapat memenuhi angka tersebut.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper