Bisnis.com, BALI - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai bahwa 10 tahun ini menjadi masa-masa kritis bagi asuransi umum, terutama jika tidak bisa bertahan dan beresiko diambil oleh perusahaan asing.
Budi mengungkapkan bahwa Indonesia dalam 10 tahun kedepan perlu berbenah, harus bertransformasi, dan reformasi khususnya di asuransi umum.
“Kita menuju [Indonesia emas] 2045 pekerjaannya tidak gampang, PR-nya masih banyak,” jelas Budi ketika ditemui dalam acara Indonesia Rendezvous Ke-27 di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Bali, Kamis (12/10/23).
Menurutnya, hal-hal yang harus dilakukan adalah penguatan sumber daya manusia (SDM), struktur permodalan dan lainnya.
AAUI juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memikirkan bagaimana industri asuransi umum dapat bertumbuh, salah satunya mengenai asuransi wajib yang dituangkan dalam undang-undang P2SK.
“Tapi itu baru satu, saya pikir Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan 270 juta penduduk masih [memiliki] banyak potensi,” ungkapnya.
Baca Juga
Budi juga menuturkan bahwa tingkat literasi dan inklusi Indonesia sangat rendah, sehingga juga menjadi tanggung jawab asosiasi untuk bekerja sama dengan OJK dalam meningkatkan hal tersebut.
Mengutip laman OJK pada Jumat (13/10) diketahui bahwa dari Survey Nasional LIterasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia mencapai 49,68% dan inklusi keuangan mencapai 85,10%.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa harapannya angka ini bisa meningkat.
"Harapannya, [indeks literasi keuangan] bisa mencapai 52% atau 53% di akhir tahun," sebut Friderica, Selasa (25/7/2023).
Adapun, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan pada 2024 bahwa inklusi keuangan mencapai 90 persen. OJK juga optimis dapat memenuhi angka tersebut.