Catat! Segini Bunga dan Denda Keterlambatan Pinjol OJK Tertinggi Paling Baru

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur mengenai batas maksimum bunga dan denda keterlambatan layanan pinjaman online (pinjol).

Dalam SE OJK itu diatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil.

Selain itu, terdapat biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

"Untuk melindungi kepentingan konsumen, OJK juga mengatur bahwa seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan," tulis OJK dalam akun Instagram @ojkindonesia, Selasa (14/11/2023).

Batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga dan denda keterlambatan pinjol berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2024.

Bagi nasabah yang telah meminjam dana di pinjol dan telah menandatangani perjanjian pendanaan sebelum SEOJK tersebut berlaku, tetap dikenaikan bunga dan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian pendanaan.

Sementara, untuk perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani sebelum SEOJK berlaku , diperlukan perubahan setelah berlakunya SEOJK ini. "Perubahan atas perjanjian pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran OJK," tambah OJK.

Adapun, berikut ketentuan lengkap mengenai bunga pinjol dan juga denda keterlambatannya dalam aturan terbaru OJK: