Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tiga Strategi BI Perkuat Stabilitas Ekonomi Makro dan Sistem Keuangan RI

Bank Indonesia menyatakan akan tetap berfokus pada upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan domestik.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dalam peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.41 di Jakarta, Senin (23/10/2023). ANTARA/Youtube Bank Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dalam peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.41 di Jakarta, Senin (23/10/2023). ANTARA/Youtube Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyatakan pihaknya akan terus memfokuskan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan domestik.

Juda menjelaskan bahwa kebijakan moneter BI mengedepankan stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, Juda menegaskan bahwa terdapat tiga pilar kebijakan yang menjadi fokus BI terkait makroprudensial saat ini.

Pilar pertama kebijakan adalah mendorong kredit yang seimbang dan optimal. BI berencana untuk memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. "Saat ini masih ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan bank untuk penyaluran kredit. Kami akan melihat sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit produktif sehingga insentif likuiditas yang diberikan BI benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional," kata Juda saat meluncurkan Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 pada Rabu (27/3/2024).

Selanjutnya, untuk memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan, BI juga sedang merancang kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendanaan non-tradisional, dengan tetap mempertimbangkan aspek prudensial yang memadai.

Pilar kedua adalah dalam konteks ketahanan siber. Juda menyatakan bahwa BI sedang menyelesaikan ketahanan dan keamanan siber (KKS) yang melibatkan seluruh tahapan dari tata kelola, persiapan langkah pencegahan, hingga penanganan ketika terjadi insiden serangan siber. "Ini termasuk bagaimana mekanisme koordinasi antara otoritas dan industri, serta monitoring dan pengawasannya," jelas Juda.

Dia menambahkan bahwa pilar ketiga adalah untuk mendorong pengembangan keuangan dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan, termasuk Loan to Value (LtV) dan pelonggaran pembayaran uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan, akan diarahkan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper