JAKARTA--Bank Indonesia mengungkapkan pencairan kredit perbankan untuk infrastruktur cenderung rendah, bahkan hanya 12,5% untuk proyek-proyek pengairan.Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Mulya E. Siregar menuturkan per April 2012, kredit infrastruktur di enam bank mencapai Rp120,9 triliun atau meningkat Rp19,2 triliun (22,9%) dibandingkan dengan April 2011."Peningkatan utamanya karena penarikan kredit infrastruktur di sektor listrik dan transportasi," ungkapnya dalam seminar bertema Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur, dan Intermediasi Perbankan' yang diselenggarakan Indef, Selasa (19/6/2012).Mulya memaparkan pencairan kredit perbankan di sektor jalan tol dan arteri hampir mencapai 100% dan di sektor migas sekitar 80%. Namun, di sektor transportasi dan pengairan, pencairan kreditnya relatif rendah, yakni masing-masing 30% dan 12,5%."Jadi overall yang tidak ter-disburse sekitar 30%. Problemnya banyak, bukan tidak komersial, tapi masing-masing daerah punya masalah sendiri-sendiri," ujarnya.Menurut Mulya, setiap daerah memiliki masalah yang berbeda. Namun, secara umum diperlukan aturan terkait tata ruang di masing-masing regional yang terintegrasi dengan rencana pembangunan infrastruktur daerah, sehingga realisasi proyek dapat berjalan lancar.Mulya juga mendorong agar dana BUMN dan obligasi negara dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga biayanya lebih murah dan mendapat jaminan dari pemerintah."Jangan diberikan dengan bunga pasar, itu susah, siapa yang mau nanggung. Kalau dana BUMN itu dana murah, sehingga bisa di-capping," ujarnya.Penerbitan obligasi negara sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, kata Mulya, merupakan pekerjaan yang berat, karena harus didahului oleh sosialisasi yang dapat meyakinkan masyarakat untuk membeli obligasi tersebut."Jangan obligasi global dulu lah, sekarang kita-kita saja orang Indonesia yang membeli obligasi untuk infrastruktur," katanya.Seperti diberitakan Bisnis, pada 2013 pemerintah berencana menerbitkan Sukuk pembiayaan proyek untuk mendanai proyek kereta api jalur ganda Cirebon-Kroya yang kebutuhan dananya mencapai Rp1,5 triliun. (bas)
