Ternyata, Banyak Regulasi BPJS Ketenagakerjaan Belum Kelar

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah regulasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bakal dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum rampung atau diresmikan oleh pemerintah.

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengatakan sejumlah regulasi itu belum selesai, karena kepesertaan para pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan masih ditoleransi hingga 1 Juli 2015.

“Yang diprioritaskan adalah regulasi BPJS Kesehatan dulu,” kata Denny seusai mengujungi Posko 24 Jam BPJS Kesehatan di kantor pusat BPJS Kesehatan, Senin (6/1/2014).

Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyelesaikan regulasi tersebut dalam waktu dekat. Denny mengatakan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang belum rampung itu kini sedang memasuki tahap finalisasi. “Sesegera mungkin [selesai],” kata Denny.

Berdasarkan catatan Bisnis, regulasi terkait BPJS Ketenagakerjaan itu di luar 17 regulasi (berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden ) seputar BPJS yang disiapkan oleh pemerintah pada akhir tahun lalu.

Regulasi terkait BPJS Ketenagakerjaan antara lain PP No. 83/2013 tentang Modal Awal BPJS Ketenagakerjaan, PP No. 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PP No.84/2013 tentang Perubahan PP No.14/1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan sebagainya.