Bisnis.com, JAKARTA – Sigit Pramono, calon Ketua Dewan komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan beberapa kebijakan dan program yang akan dilakukannya untuk ketiga sektor jasa keuangan dalam fit and proper test hari ini Senin (5/6). Berikut program Sigit untuk sektor perbankan.
Sigit menuturkan, secara umum, perbankan masih didorong untuk fokus menyalurkan kepada sektor infrastruktur, UMKM, pertanian, maritim, dan prioritas lainnya. Apalagi, pembiayaan lewat perbankan masih menjadi andalan untuk membangun Indonesia.
“Permasalahannya, dalam mendukung penyaluran kredit, kebijakan OJK, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah kerap berseberangan atau tidak saling mendukung. Untuk itu, saya akan mempersiapkan solusi agar kredit kepada sektor prioritas ini bisa lebih efektif,” ujarnya dalam fit proper test pada Senin (5/6/2017).
Dia menjelaskan untuk menyokomg penyaluran kredit kepada sektor prioritas, berarti harus ada harmonisasi bersama antar instansi pemerintah, regulator seperti OJK, dan BI untuk program kredit prioritas.
Setiap instansi dan regulator bisa memberikan perannnya masing-masing, jadi tidak hanya dari OJK saja,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah, bisa berperan memberikan insentif seperti bea masuk untuk barang modal dan bahan baku. Dari sisi Bank Indonesia bisa memberikan insentif giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas tersebut.
Lalu, dari sisi OJK juga bisa menawarkan fleksibilitas mengenai perhitungan rasio kredit bermaslaah menjadi kolektabilitas satu pilar dengan indikator ketepatan pembayaran.
“Kalau semua disatukan menjadi insentif yang padu, sektor kredit prioritas itu akan memiliki profil risiko yang lebih baik. Kalau profil risiko menarik, bank pun akan minat untuk masuk lebih dalam kepada sektor itu,” ujar Sigit.
Dia menyebutkan, selain itu, dipersiapkan juga bank khusus yang menangani sektor UMKM maupun infrastruktur. Nantinya, bank khusus itu bisa diberikan insentif terkait indikator pembentukkan pencadangan karena dari segi karakter bank khusus ini tidak bertujuan mencari untung.
“Walaupun ada insentif, tetap harus dimonitor juga agar risiko tetap terjaga. Selain itu juga dikejar terkait konsolidasi bank BUMN agar Indonesia memiliki lembaga keuangan yang besar untuk kawasan ASEAN,” sebutnya.
Lalu, untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, Sigit pun memiliki strategi menggabungkan skema pembiayaan perbakan syariah dengan IKNB.
“Beberapa skema pembiayaan IKNB seperti, modal ventura secara teknis sudah mengandung unsur syariah. Jadi bisa disinergikan, kalau saat ini kan kecenderungannya bank syariah disamakan dengan konvensional,” ujarnya.
Untuk bank perkreditan rakyat, Sigit pun memaparkan akan membedakan perlakuan antara BPR dengan bank besar karena memang butuh regulasi khusus juga. “Tapi, tetap jangan melepaskan aspek prudensial, tetapi akan ada beberapa aspek yang dilonggarkan,” paparnya.
