Bisnis.com, JAKARTA - Wimboh Santoso, bakal calon ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan memaparkan beberapa program secara umum bila dirinya terpilih menjadi OJK-1.
Wimboh memaparkan, terkait stabilitas keuangan dan efektivitas pengawasan, pihaknya akan melakukan kebijakan dan pengawasan yang lebih sinergi dengan lembaga dan instansi pemerintah lainnya.
Pasalnya, dengan sinergi antara OJK dengan lembaga dan instansi pemerintah lainnya saling berhubungan seperti, kinerja perbankan, target inflasi dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia, kebijakan fiskal, dan sektor riil akan saling mempengaruhi.
"Untuk merealisasikan itu, saya akan melakukan kerja sama dengan cara formal seperti lewat MoU maupun informal. Jadi, bukan saja menjaga stabilitas, tetapi juga meningkatkan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam fit and proper Senin (5/6).
Selain itu, Wimboh mengatakan, kebijakan deteksi dini menjadi salah satu program penting untuk OJK. Dengan berbagai monitoring dan riset yang canggih hal itu akan mungkin untuk dilakukan.
Program lainnya antara lain terkait, penguatan kebijakan untuk sektor prioritas dan berada di kantong-kantong terluar perekonomian. Sampai saat ini, sektor prioritas itu masih lambat dan tingkat kemiskinan masih tinggi, jadi rangsangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sana sangat diperlukan.
"Untuk pembiayaan kredit mikro bisa didorong dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dengan membuka diri dengan teknologi bisa memberikan kesempatan untuk tenaga muda INdonesia lebih kreatif," ujarnya.
Wimboh menuturkan, untuk sektor pasar modal, memperbanyak instrumen untuk bisa mendulang dana dan investasi akan menjadi fokus utama. Seperti, commercial paper bisa menjadi salah satu alternatif investasi.
Program lainnya, terkait transformasi OJK, dia menuturkan akan menggunakan sumber daya manusia yang bisa lebih cross antara departemen sehingga untuk perizinan bisa menjadi satu pintu.
Untuk membuat perizinan satu pintu itu, bisa didukung dengan pengembangan dari sisi informasi teknologi (IT).
"Dengan menggunakan IT, selain perizinan menjadi lebih ringkas juga dari segi transparansi dan gonvernance bisa lebih baik," tuturnya.
Dia juga menyebutkan, akan membuat peran OJK di daerah lebih otonomi dalam hal pengawasan sehingga tidak diperlukan fatwa dari Jakarta baru izin turun.
"Dalam transformasi itu, dibutuhkan kemampuan SDM mumpuni yang bisa ditingkatkan dengan mengundang ahli-ahli di bidang terkait seperti, perbankan agar bisa mengeksplore potensi pasar di Indonesia," ujarnya.
