Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Minta Masukan Soal Calon Gubernur Bank Indonesia, Pejabat Baru Diminta Lebih Luwes

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI meminta masukan dari tiga orang pakar sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI meminta masukan dari tiga orang pakar sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia.

Ketiga pakar tersebut yaitu mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan Sigit Pramono.

Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Sebanyak 16 anggota Komisi XI dari 7 fraksi hadir sehingga rapat dianggap kuorum.

Dalam paparannya, Rizal mengatakan gubernur BI yang baru nanti diharapkan punya perspektif yang lebih luwes. 

"Karena kewenangan BI yang dulu sekarang kan sebagian ke OJK. Jadi harus mau ajak bicara OJK. Tapi saya percaya dengan calon yang ada sekarang," katanya dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Tony mengatakan, gubernur baru harus mengutamakan pendalaman pasar keuangan. Sebab, jika tidak diperhatikan maka Indonesia akan semakin tergantung pada asing.

"Pendalaman pasar keuangan belum dikerjakan dengan baik. Kalau gubernur BI diminta untuk itu saya kira masuk akal," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Abdul Rahman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper