Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Asosiasi Driver Online Keluhkan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengaku sangat menyayangkan keputusan pemerintah, yang telah menaikkan iuran di tengah masa pandemi Covid-19.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 02 Juli 2020  |  17:44 WIB
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengemudi taksi online meminta pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta mengevaluasi layanan kepada para pesertanya.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengaku sangat menyayangkan keputusan pemerintah, yang telah menaikkan iuran di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami sangat menyayangkan kenaikan iuran ini di tengah kondisi dan situasi ekonomi belum stabil akibat Covid-19," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya sebagai peserta, rekan-rekan driver taksi online (taksol) mengeluhkan kondisi masih ada rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS Kesehatan. Karena itu, pihaknya berharap kepada pemerintah agar dapat melakukan peninjauan kembali keputusan kenaikan iuran tersebut.

Adapun, sebelumnya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kembali naik mulai 1 Juli 2020. Besaran kenaikan tersebut lebih rendah Rp10.000 dari rencana kenaikan dalam beleid terdahulu yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau MA.

Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).

Pemerintah mengatur iuran peserta mandiri kelas III menjadi sebesar Rp42.000, tetapi pada Juli 2020 peserta Kelas III cukup membayar Rp25.500 karena terdapat subsidi Rp16.500. Setelah itu, mulai Januari 2021 peserta harus membayar Rp35.000 karena subsidi berkurang menjadi Rp7.000.

Adapun, iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Iuran kelas teratas atau kelas I naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000.

Besaran itu tidak jauh berbeda dari kenaikan iuran yang ditetapkan sebelumnya dalam Perpres 75/2019, yakni kelas III sebesar Rp42.000, kelas II Rp110.000, dan kelas I Rp160.000. Kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh MK, tetapi kembali dinaikkan melalui Perpres 64/2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi BPJS Kesehatan Iuran BPJS
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top