Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Bali mencatat total penyaluran kredit dari penempatan uang negara di perseroan telah mencapai Rp821,89 miliar dari target sekitar Rp1,4 triliun.
BPD Bali menerima penempatan uang negara senilai Rp700 miliar. Jumlah ini lebih rendah dari target yang seharusnya Rp1 triliun karena menyesuaikan dengan perencanaan bisnis bank. Dari penempatan uang negara tersebut, BPD Bali akan menyalurkan kredit program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan leverage dua kali atau menjadi Rp1,4 triliun.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali I Nyoman Sudharma mengatakan realisasi kredit PEN tersebut didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan porsi 52,33% atau senilai Rp430,07 miliar. Kredit ke sektor UMKM tersebut digunakan untuk modal kerja dan tambahan investasi.
Sementara itu, sisanya yakni 47,67% atau senilai Rp391,81 miliar disalurkan ke sektor non-UMKM.
Berdasarkan debitur, penyaluran kredit terbesar diberikan kepada debitur existing dengan porsi 67,45% atau senilai Rp554,33 miliar dan sisanya 32,55% atau senilai Rp267,55 miliar ke debitur baru.
Menurutnya, saat ini juga ada beberapa sektor termasuk sektor konsumsi yang masih berpotensi untuk dibiayai.
Baca Juga
"Untuk penyaluran kredit dari penempatan uang negara terus berjalan, kami yakin pencapaiannya sesuai leverage awal dapat dipenuhi sampai akhir tahun," katanya kepada Bisnis, Selasa (29/9/2020).
Adapun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), realisasi penyaluran kredit PEN di tujuh BPD atas penempatan uang negara senilai RP11,5 triliun sudah mencapai Rp 7,74 triliun per 16-September 2020. Dari realisasi tersebut, sebanyak Rp5,98 triliun disalurkan ke debitur non-UMKM dan Rp1,76 triliun ke debitur UMKM.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menilai penyaluran kredit PEN BPD memang masih perlu waktu. Meskipun demikian, penyaluran kredit BPD dinilai bisa lebih tinggi karena daerah berpotensi memiliki pertumbuhan lebih cepat. Pasalnya, penyebaran COvid-19 di daerah tidak setinggi yang terjadi di Jakarta.
Saat ini, OJK pun berfokus untuk mendorong kredit ke sektor UMKM yang ada di deerah.
"Kami akan kerja sama seluruh gubernur dan pemerintah daerah, apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan, kami akan segera menggulirkan proyek-proyek padat karya yang bisa berikan impact besar serta create tenaga kerja dan konsumsi," katanya.
