Bisnis.com, JAKARTA - Hampir 2 tahun pandemi akibat virus Covid-19 membuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berakrobat. Berbagai cara dilakukan agar bisa bertahan.
Pratman (60), warga Tanah Datar, Sumatra Barat merupakan salah seorang pelaku UMKM yang harus banting setir karena pandemi. Usaha pembuatan keripik talas yang ia lakoni sejak 2015 terpaksa berhenti karena banyak pemilik warung memilih tutup. Kalaupun ada yang buka, tingkat penjualan relatif kecil. Ia pun mulai beralih mengembangkan peternakan itik petelur.
“Kalau telur itik meski pandemi tetap dibutuhkan masyarakat,” ujar Pratman kepada Bisnis, Kamis (23/12/2021).
Salah satu yang membuat Pratman berpikir keras karena ia harus membayar cicilan KUR yang ia dapat dari salah satu Bank Milik Pemerintah. Beruntung, adanya kebijakan restrukturisasi dari pemerintah membuat ia bisa lebih bernafas lega. Ia pun memanfaatkan program itu untuk mengurangi beban bulanan.
Sejak pemerintah meluncurkan program restrukturisasi sebagai upaya mencegah dampak pandemi, banyak pelaku UMKM memiliki ruang untuk bangkit. Sebagai gambaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat restrukturisasi kredit telah menjangkau 5,1 juta debitur per Juli 2021.
OJK mencatat restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh 101 bank di Indonesia sudah menyentuh Rp779 triliun. Kebijakan restrukturisasi ini telah menyasar kreditur sektor UMKM dan Non-UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana Heru menambahkan 72 persen atau 3,6 juta debitur yang menerima restrukturisasi adalah UMKM, meskipun secara nominal baki debetnya lebih rendah. Hingga Juli 2021, baki debet restrukturisasi sektor UMKM sudah mencapai Rp285 triliun. Adapun non-UMKM mencapai Rp494 triliun.
Besarnya manfaat restrukturisasi pada UMKM mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan yang semula berlaku hingga Maret 2022 diperpanjang menjadi sampai Maret 2023. Keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun mengatakan kebijakan-kebijakan regulator perbankan sudah berpihak ke UMKM.
"Kami pelaku UMKM di Indonesia sangat bersyukur masih ada restrukturisasi untuk sampai 2023," ujar Ikhsan dalam webinar virtual beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Sunarso - Istimewa
Peran Perbankan
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harus adanya kolaborasi antara perbankan dan kementerian untuk menyelamatkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.
"Saya berharap seluruh perbankan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian, untuk mendukung dan menyelamatkan UMKM dan sektor informal di tengah pandemi," ujar Airlangga dalam kesempatan sama.
Menanggapi pentingnya peran sektor perbankan ini, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Sunarso mengatakan perusahaan akan senantiasa memprioritaskan penyaluran kredit kepada UMKM. Targetnya, sebanyak 85 persen total kredit BRI bakal berada di sektor UMKM.
Menurut dia, BRI berupaya untuk menyelamatkan UMKM, salah satunya adalah melalui restrukturisasi kredit. BRI telah melakukan restrukturisasi kredit total sebesar Rp241 Triliun kepada lebih dari 2,9 juta nasabah yang mayoritasnya adalah UMKM.
“Sampai dengan Oktober 2021, outstanding kredit yang kami restrukturisasi sudah menurun menjadi Rp163 Triliun untuk 2,2 juta nasabah, dengan NPL hanya sebesar 5,74 persen, yang artinya tingkat kesuksesan restrukturisasi kredit relatif tinggi yakni 94,36 persen”, tambah Sunarso dalam kesempatan terpisah.
Secara umum, dia menjelaskan, hingga September 2021, penyaluran kredit secara konsolidasi BRI telah mencapai Rp1.026,42 triliun. Nilai itu tumbuh 9,74 persen yoy dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan kredit ini ditopang oleh kredit UMKM yang tumbuh sebesar 12,5 persen yoy menjadi Rp848,6 triliun. Sehingga porsi kredit UMKM di BRI terus naik menjadi 82,67 persen terhadap total portofolio kredit.
