Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pembiayaan khusus PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melihat Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) bisa menjadi garda depan pencetak pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di daerah.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa alasannya, terutama karena BPD dan BP Tapera memiliki kemampuan menjadi penyalur KPR ke daerah-daerah tertentu yang notabene sulit tersentuh oleh bank umum.
"SMF bisa membantu agar para stakeholder bisa menjadi pionir penyalur KPR di wilayahnya masing-masing, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/3/2022).
Sebagai informasi, SMF merupakan BUMN yang memiliki mandat khusus di bidang pembiayaan sekunder perumahan, alias hanya menyalurkan pinjaman ke mitra lembaga keuangan penyalur KPR.
Mulai dari bank, multifinance, termasuk BPD. Baik dalam penyaluran KPR komersial, maupun KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias KPR subsidi.
Fasilitas refinancing dari SMF bertujuan membantu likuiditas mereka, supaya memiliki arus kas yang lebih mengalir. Para mitra penyalur KPR pun bisa beroperasi dengan lancar, tanpa harus menunggu pelunasan cicilan KPR dari debitur yang bakal memakan waktu lama.
Baca Juga
Oleh sebab itu, untuk mendorong supaya para stakeholder di daerah mulai berani memperbesar komitmen menyalurkan KPR untuk MBR di wilayahnya masing-masing, SMF menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), BP Tapera, BPD, serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjalin kemitraan.
SMF menggandeng para stakeholder tersebut lewat BPD Gathering yang terealisasi pada Rabu (30/3/2022). Ananta berharap SMF bersama para stakeholder dapat mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pembiayaan perumahan.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menekankan bahwa tahun ini Pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun.
Rionald mengatakan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun, sejumlah 943.000 unit rumah.
Rionald sepakat bahwa peran aktif BPD di seluruh wilayah Indonesia untuk menyalurkan KPR FLPP bisa mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak. BPD dan Pemda bisa memperbesar sinergi dengan SMF untuk merealisasikan tujuan tersebut.
"Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah dalam program ini dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang mau berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing. Sehingga ikut berperan meminimalkan backlog pemilikan rumah di Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengungkap dua tantangan terkait isu perumahan rakyat.
Pertama, penyediaan perumahan memiliki pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya.
Selain itu, pemerintah juga digenjot mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni. Di mana saat ini baru berada di angka 56,75 persen, diharapkan menjadi 70 persen di tahun 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.
Terkait hal tersebut, Herry menuturkan bahwa potensi BPD untuk berperan dalam mencapai target-target tersebut tentu sangat diharapkan. BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni.
"Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama," ucap Herry.
Herry memaparkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen (year-on-year/yoy).
Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp7,4 Triliun. Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021.
"Kapasitas tersebut harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk meneruskan program yang ada, namun juga untuk pengembangan produk baru. Program Refinancing Kredit Multiguna yang diluncurkan pada awal Tahun 2022 ini, menjadi salah satu contoh inovasi yang baik dalam peningkatan kapasitas BPD," tambahnya.
Terakhir, Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun mengatakan bahwa kesiapan Asbanda untuk merajut sinergi antarlembaga di bidang perumahan sejalan dengan Program Transformasi BPD, khususnya dalam hal peningkatan layanan.
Asbanda saat ini tengah berupaya meningkatkan hubungan dengan lembaga-lembaga serta pihak-pihak terkait yang bisa mendukung bisnis dan layanan BPD seluruh Indonesia. Salah satunya pun terkait kerja sama dengan SMF, baik dalam layanan produk pembiayaan, maupun penyelenggaraan forum atau workshop.
"Saat ini ada yang namanya BPD Community. Harapannya, BPD dapat lebih mengembangkan bisnis pembiayaan, khususnya KPR. Sehingga kuantitas dan kualitas produk KPR BPD semakin baik," ungkap Wimran.
