Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai bisnis fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer (P2P) lending memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi asuransi kredit.
Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwyanto mengatakan, P2P lending berkembang pesat dengan persentase pertumbuhannya berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri jasa keuangan tiap tahunnya. Hal ini menandakan keberadaan P2P lending telah memberikan manfaat, terutama kepada pelaku UMKM.
"Bagi pelaku industri asuransi, terutama asuransi kredit, pasar fintech potensi pasarnya sangat besar sekali, terlebih pertumbuhannya sangat tinggi. Terlebih saat ini, beberapa perusahaan asuransi sudah jadi rekanan memitigasi risiko kendala pinjaman di platform P2P lending," ujar Bern dalam sebuah webinar, Jumat (27/5/2022).
Namun demikian, dalam memberikan asuransi terhadap kredit P2P lending masih terdapat sejumlah tantangan.
Adhika Narbuditya, Departemen Asuransi Kredit AAUI, menuturkan perusahaan asuransi masih memiliki sejumlah stigma terhadap pengelolaan risiko di P2P lending.
Menurutnya, perusahaan asuransi masih memandang e-KYC (know your customer) atau proses screening pengenalan dan pemahaman nasabah belum dilakukan secara mendalam. Hal ini karena proses screening tidak dilakukan kontak secara langsung.
Baca Juga
Kemudian, credit assessment atau penilaian kelayakan kredit juga dinilai belum didukung data yang komprehensif.
"Credit assessment masih ada tantangan terkait integrasi data. Meski tidak semua data alternatif, data alternatif dari ekosistem ini masih jadi andalan. Sementara integrasi data ini masih belum bulet ekosistemnya karena mungkin pangsa pasar unbanked dan UMKM di pelosok belum bisa terjangkau ekosistem," kata Adhika.
Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah beberapa kredit di P2P lending memiliki bunga tinggi. Bunga tinggi mencerminkan tingginya risiko kredit.
Selain itu, tidak semua kredit di P2P lending beragunan sehingga tidak ada second way out bagi asuransi. Asuransi benar-benar menjadi bumper terakhir dalam risiko kredit P2P lending sehingga perusahaan asuransi harus mengeluarkan upaya lebih dan harus lebih berhati-hati lagi.
Tantangan lainnya adalah kegiatan penagihan P2P lending yang dilakukan melalui berbagai saluran.
"Collection kadang ada yang kurang beretika. Kalau collection kurang bagus, orang enggan pinjam dan investor enggan investasi otomatis berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha platform yang bersangkutan. Ini penting bagi kami karena ketika premi tidak masuk, sementara kami punya liability ini jadi sesuatu yang sangat berisiko bagi kami," jelas Adhika.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menjelaskan, tingkat pengelolaan risiko dalam P2P lending diukur menggunakan parameter tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90). Terdapat sejumlah faktor yang dapat membantu TKB90 terjaga, antara lain risiko kredit diserap oleh lender atau ditanggung asuransi, atau memang agen penagihan bekerja dengan produktif.
Menurutnya, penyelenggara P2P lending sebenarnya juga menginginkan adanya produk asuransi kredit secara luas.
"Faktanya belum semua tersedia, belum semua kerja sama. Sempat kami berpikir seluruh penyelenggara P2P lending mengumpulkan dana atau self insurance, kalau ada risiko kami ambil dari sana," kata Kuseryansyah.
Ia pun berharap AAUI dapat mencari terobosan untuk merumuskan formulasi yang ideal agar bisnis P2P lending bisa terlindungi asuransi kredit.
"Menurut saya dengan kapasitas dan skill AAUI harusnya bisa duduk bersama cari formulasi ideal bagaimana agar P2P ini bisa ter-cover asuransi kredit makin luas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
