Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Implementasi Kelas Standar BPJS Masih Tunggu Restu Jokowi

Implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan masih menanti restu Presiden Joko Widodo.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 10 Juni 2022  |  15:19 WIB
Implementasi Kelas Standar BPJS Masih Tunggu Restu Jokowi
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, SOLO – Dewan Jaminan Sosial Nasional menegaskan implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikeloa BPJS Kesehatan masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan, revisi Perpres tersebut masih menanti persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Implementasi KRIS JKN menunggu pengaturan dalam revisi Perpres Nomor 82/2018. Saat ini, masih menunggu izin prakarsa presiden untuk merevisi Perpres No 82/2018," ujar Asih ketika dihubungi Bisnis, Kamis (9/6/2022).

Terkait rencana uji coba implementasi KRIS JKN di 18 rumah sakit vertikal pada Juli 2022, Asih menegaskan bahwa hal tersebut belum diputuskan hingga saat ini.

Mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasaran Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional, konsep kelas rawat inap standar JKN adalah untuk menjamin adanya kesamaan, baik pelayanan medis maupun nonmedis, pada penyakit yang sama, amenities atau kenyamanan terstandar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan pedoman yang ada, namun tetap memberikan ruang untuk dapat meningkatkan manfaat (dengan naik kelas) sesuai peraturan yang ditetapkan.

Kebijakan kelas rawat inap JKN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang harus diimplementasikan dengan berdasarkan prinsip ekuitas. Prinsip ekuitas yang dimaksud merupakan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Terkait besaran iuran peserta dalam KRIS JKN, Asih menuturkan, hal tersebut hingga saat ini masih dikaji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

djsn BPJS Kesehatan Iuran BPJS
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top