Bisnis.com, JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan sejak April 2020 tidak hanya menawarkan skill development sebagai fondasi untuk meraih kesempatan kerja lebih luas. Program ini juga diklaim menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat.
Kebijakan ‘physical distancing’ selama pandemi COVID-19 yang menuntut pembatasan interaksi sosial mendorong masyarakat beralih kepada sistem pembayaran digital.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, karena mereka masih awam dan belum banyak tersentuh oleh teknologi, terlebih sebagai alat pembayaran.
Namun, sistem penyaluran insentif Prakerja dengan menggunakan digital end-to-end serta mekanisme Government-to-Person (G2P) membuat masyarakat non-urban ikut mengalami peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta melatih penggunaan sistem pembayaran elektronik.
Setidaknya demikian menurut hasil studi Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertajuk “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough”.
Dari hasil survei ditemukan bahwa penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran, berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan. Terlihat dari 76,6% penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.
Selain itu, perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pasca pelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Bahkan penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa makin banyak pilihan akan makin bagus. Hal itulah yang menjadi nafas program Prakerja, termasuk dalam memberikan kebebasan pesertanya memilih rekening yang digunakan untuk pencairan insentif.
"Ada pilihan bank, ada pula uang sehingga masyarakat bisa memilih sesuai preferensi masing-masing,” ujarnya, Minggu (19/6/2022).
Selain itu, merujuk berbagai literatur terkait inklusi keuangan, ternyata untuk menjadi nasabah bank memiliki tantangan tersendiri. Antara lain banyaknya regulasi yang diperlukan serta dibutuhkannya kehadiran fisik dalam proses pembukaan rekening.
“Namun, dengan fakta begitu banyaknya masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler, membuat kita bisa mengembangkan inklusi keuangan, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan digital yang makin banyak tumbuh. Ini juga terkait banyak bank dan kantor pelayanan publik tidak beroperasi saat puncak pandemi lalu,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Kartu Prakerja merupakan kisah sukses Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan publik. Baik teknologi digital maupun cara-cara yang biasa dilakukan startups ada di Prakerja.
Airlangga memaparkan, ratusan pelaku bergabung di ekosistem Prakerja, dengan lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja dari 514 kabupaten/kota bisa mendaftar, berlatih, menerima sertifikat, melihat lowongan kerja, dan mendaftar kerja secara online, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Airlangga menegaskan bahwa, Kartu Prakerja adalah pioneer dari pembayaran G2P melalui financial technology dan ini adalah satu peranan yang diterapkan oleh Kartu Prakerja untuk mengakselerasi inklusi keuangan di tanah air.
“Program Kartu Prakerja betul-betul sebuah terobosan atau breakthrough transformasi digital dan inklusi keuangan Indonesia,” ujar Airlangga, yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, komite yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja.
