Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang masa pelantikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022 – 2027 yang bakal diselenggarakan besok, Rabu (20/7/2022), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menaruh harapan kepada 7 calon DK OJK jilid ketiga yang bakal mengemban tugas selama 5 tahun ke depan.
Direktur Utama BPR Hasamitra I Nyoman Supartha meminta agar OJK bisa memberikan kemudahan bagi BPR dalam melakukan transformasi digital.
“Harapan kami agar komisioner [DK OJK periode 2022 – 2027] bisa melanjutkan program kerja komisioner sebelumnya dan mengeluarkan kebijakan yang bisa memperluas layanan BPR, khususnya dalam hal digitalisasi,” kata Nyoman kepada Bisnis, Selasa (19/7/2022).
Nyoman menilai hingga saat ini, digitalisasi di BPR belum berjalan optimal. Maka dari itu, dia meminta agar OJK mempermudah BPR bertransformasi dengan memberikan perizinan.
“BPR harus diberikan kemudahan dalam transformasi digital,” ungkapnya.
Di samping itu, Nyoman menyampaikan terdapat tantangan sektor keuangan dari sisi eksternal, yakni dari sejumlah perubahan ekosistem global dan nasional yang ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap inovasi dan layanan.
Sebelumnya, Direktur Bisnis BPR Hasamitra I Made Semadi menyampaikan sejauh ini pihaknya mengalami kendala atau tantangan pada tahap perizinan di regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
“Jika kita ikuti aturannya sebenarnya enggak sulit, cuma lumayan lama menunggunya,” ujar Made.
Adapun, ketujuh calon DK OJK yang akan dilantik di antaranya Mahendra Siregar yang akan mengemban tugas sebagai ketua merangkap anggota. Lalu, ada Mirza Adityaswara sebagai wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota.
Selanjutnya, Dian Ediana Rae sebagai kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota dan Inarno Djajadi sebagai kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota.
Kemudian, Ogi Prastomiyono mengemban kepala eksekutif IKNB merangkap anggota, Sophia Issabella Watimena sebagai ketua dewan audit merangkap anggota, dan Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan.
