Bisnis.com, JAKARTA – Dua kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia menjalani fit & proper test di Komisi XI DPR RI pada hari ini, Senin (13/2/2023).
Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI menerima usulan dua nama calon Deputi Gubernur BI yang akan menggantikan posisi Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya berakhir pada April 2023 mendatang.
Kedua calon tersebut berasal dari internal BI, diantaranya Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dan Dwi Pranoto dan Kepala Departemen Regional BI Dwi Pranoto.
Filianingsih menyampaikan visinya jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI, yaitu mendorong terwujudnya perekonomian nasional yang berdaya tahan, progresif dan inklusif, melalui strategi akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital yang efektif dan sinergis untuk kebangkitan Indonesia.
Dia mengatakan, laju perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih dibayangi oleh ketidakpastian global yang tinggi dan scarring effect akibat pandemi, serta risiko resesi global yang disertai dengan laju inflasi yang tinggi.
Oleh karena itu, strategi kebijakan menurutnya tidak bisa lagi diramu berdasarkan business as usual, namun diperlukan upaya untuk bisa menangkap peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis yang ada saat ini.
Baca Juga
Dia menyampaikan, visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi, diantaranya mengawal stabilitas moneter, memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai dan inklusif, serta merumuskan dan mengimplementasikan langkah konkrit untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital.
Strategi pertama, kata Filianingsih, akan dilakukan melalui pengendalian inflasi sesuai target sasarannya, pengendalian nilai tukar rupiah yang stabil untuk mendukung ekonomi yang berdaya tahan.
“Dari sisi moneter, kebijakan suku bunga yang pro-stabilitas perlu dipertahankan. Di sisi nilai tukar, pasokan devisa, pengelolaan kewajiban valas terus diperkuat, pengayaan instrumen operasi moneter valas juga terus dilakukan termasuk term deposit valas devisa hasil ekspor,” katanya, Senin (13/2/2023).
Di samping itu, beberapa kebijakan yang juga akan didorong yaitu perluasan instrumen hedging, termasuk swap hedging syariah, serta pengelolaan SBN di pasar sekunder untuk mendorong masuknya aliran modal asing.
Untuk pengendalian inflasi, koordinasi pengendalian inflasi akan terus dimantapkan, diantaranya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan penguatan Tim Pengendali inflasi, baik pusat maupun daerah, juga kolaborasi dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah.
Strategi kedua, untuk memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusif, intermediasi perbankan akan terus didorong untuk sektor UMKM dan ekonomi hijau guna mendorong inklusi dan keuangan yang berkelanjutan.
“Untuk mendukung pembiayaan UMKM, implementasi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial [RPIM] perlu ditingkatkan efektifitasnya,” jelasnya.
Filianingsih menambahkan, strategi ketiga akan dilakukan dengan mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital untuk mengawal momentum yang sudah terjadi saat ini
“Jadi mengawal momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi melalui perluasan digitalisasi sistem pembayaran, dimaksudkan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital, baik konvensional maupun syariah,” tuturnya.
