Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belakangan tengah gencar mengembangkan kartu kredit menggunakan gerbang pembayaran nasional (GPN). Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengarahkan pemerintah daerah agar tak menggunakan Visa untuk pembayaran.
Menjawab hal tersebut, Presiden Direktur Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung penuh inisiatif yang dilancarkan pemerintah.
"Kita apresiasi dan mendukung usaha pemerintah mempercepat digitalisasi pembayaran terutama di corporate yang dijelasan Jokowi pembayaran corporate kita mendukung sekali," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Riko menambahkan pihaknya percaya diri bahwa penggunaan transaksi visa di Tanah Air tidak akan terkoreksi seiring dengan himbauan pemerintah.
Visa menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program terkait dalam hal Best Practice Sharing sebagai pelaku industri yang memiliki expertise di Indonesia selama puluhan tahun.
"Kami bekerja sama dengan klien-klien kami, yaitu bank-bank di Indonesia, dan melakukan inovasi pembayaran tidak hanya dalam memproses pembayaran, tetapi juga bagaimana menjaga ekosistemnya, di mana kita menerapkan risk management yang baik, fraud management yang baik, dan cyber security yang andal. Kita bersama-sama bekerjasama untuk menuju ke situ," tuturnya.
Baca Juga
Di samping itu, Riko juga menilai bahwa pangsa pasar kartu kredit pada segmen korporasi juga dinilai masih gemuk dengan nilai konsumsi kredit perusahaan besarannya mencapai US$3,2 triliun.
"Kuenya [pangsa pasar] besar sekali dan penetrasinya masih kecil sekali, sehingga masing terdapat banyak ruang untuk semua pemain," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Maret 2023 menuturkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik akan soft launching pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023.
Di samping itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP domestik tidak menggunakan Mastercard dan Visa, melainkan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
