Selain itu melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap kegiatan agen dan meningkatkan alat bantu kontrol yang lebih baik.
“Mungkin perlu adanya kewajiban rotasi pegawai di keagenan secara berkala seperti yang berlaku di bank. Menurut saya ini salah satu kelemahan tidak berjalannya fungsi kontrol dari kantor pusat kepada kantor keagenan,” kata Kapler.
Kapler menilai bahwa pada asuransi jiwa, kantor keagenan itu seperti memiliki otonomi khusus di mana pegawainya tidak dapat diintervensi oleh perusahaan asuransi. Pasalnya menurutnya pegawai keagenan mungkin saja bukan pegawai perusahaan asuransi, sehingga kolusi antara direktur kantor keagenan dengan pegawainya tidak termonitor oleh kantor pusat.
Lima poin yang perlu diwaspadai oleh nasabah asuransi antara lain.
Pertama jangan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu agen asuransi. Kedua, meminta tanda pengenal agen asuransi lalu konfirmasi ke kantornya apakah benar yang bersangkutan sebagai agen.
Ketiga, untuk menghindari bahwa masyarakat memiliki polis yang bukan palsu hanya ada satu cara yaitu telepon ke kantor pusat perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis untuk memastikan polis yang diterima adalah asli.
Keempat, jangan membayar premi asuransi kepada rekening yang bukan milik perusahaan asuransi apalagi diminta transfer ke rekening pribadi, hal ini harus dihindari dan ini harus dicurigai.
Baca Juga
Kelima sebelum mentransfer premi, hubungi lebih dahulu kantor pusat asuransi untuk memastikan apakah rekening bank yang diberikan agen adalah benar milik perusahaan asuransi.
“Pekerjaan ini memang akan menjadi sangat merepotkan nasabah, tetapi inilah yang harus dilakukan untuk saat ini sambil menunggi penataan penutupan asuransi melalui agen asuransi,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
