Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan mendorong agar program asuransi wajib di Indonesia dapat terealisasi. Terlebih program asuransi wajib merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau omnibus law keuangan.
Nantinya kegiatan besar seperti pertandingan olahraga hingga konser wajib menggunakan asuransi. Selain itu asuransi kendaraan khususnya tanggung jawab hukum pihak ketiga (Third Party Liability) juga akan diwajibkan.
Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan terkait program asuransi wajib, pihaknya mengusulkan adanya pembentukan konsorsium.
“Supaya ada pemerataan di industri, kami di asosiasi juga mengusulkan adanya konsorsium satu, konsorsium dua, kalau kurang ada konsorsium tiga. Supaya ada pemerataan intinya,” kata Budi kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).
Kendati demikian, Budi mengatakan pembentukan konsorsium tersebut masih usulan. Pasalnya sampai saat ini asuransi wajib menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum.
Baca Juga
Baru setelahnya akan diturunkan menjadi Peraturan Menteri (Permen) terkait, hingga akhirnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sementara menunggu aturan, Budi menambahkan industri pun melakukan evaluasi.
Termasuk memperhitungkan tingkat severity atau besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu estimasi frekuensi berapa sekali kejadian juga dipertimbangkan.
“Termasuk besaran preminya tengah dihitung, supaya tidak membebani masyarakat,” kata Budi.
Tidak hanya itu, Budi mengatakan apa saja yang nantinya akan dijamin pada asuransi untuk kegiatan besar juga dihitung. “Apakah hanya sebatas pengunjung atau termasuk hal lain, banyak sekali hal-hal. Kami juga masih coba evaluasi,” katanya.
Dia berharap program asuransi wajib bisa mulai diterapkan pada pertengahan atau akhir 2024. Namun untuk saat ini tentu industri masih menunggu aturan yang tengah digodok hingga nantinya menjadi POJK.
Diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Pemerintah akan mendorong asuransi wajib di Indonesia. Rencana ini juga menyusul negara-negara lain yang telah menerapkan asuransi wajib.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan dengan adanya program asuransi wajib, maka kegiatan yang mengundang banyak massa seperti konser hingga pertandingan bola nantinya wajib menggunakan asuransi.
Saat ini asuransi untuk pertandingan hingga konser musik sifatnya masih opsional. Ogi berharap apabila asuransi wajib diterapkan dampak dari kejadian yang tak diinginkan bisa diminimalisir. Seperti halnya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 yang menimbulkan korban jiwa.
“Kasus kanjuruhan kan setelah diperiksa enggak ada asuransi. Dengan asuransi wajib, nanti wajib. Ditiketnya itu paling bayar Rp50 ribu untuk asuransi,” kata Ogi di Jakarta Senin (23/10/2023).
OJK juga akan mendorong asuransi kendaraan khususnya tanggung jawab hukum pihak ketiga menjadi asuransi wajib. Pasalnya asuransi Jasa Raharja saat ini hanya melindungi penumpang angkutan umum. Sementara kecelakaan mobil yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga belum ada.
“Nah itu harus kita dorong supaya menjadi wajib,” katanya.
Regulator juga membebaskan beberapa perusahaan asuransi untuk membentuk konsorsium terkait dengan asuransi wajib.
“Perusahaan asuransi akan mengeluarkan produknya [asuransi wajib]. Kalau enggak kuat sendiri, dia bisa konsorsium, bisa dengan beberapa perusahaan,” katanya.
Industri Asuransi Sambut Baik
Beberapa pemain asuransi turut menyambut baik program asuransi wajib di Indonesia. Misalnya saja Direktur Utama PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) Christian Wanandi menilai bahwa program asuransi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan asuransi.
Dia juga mendukung pembentukan konsorsium terkait dengan pelaksanaan asuransi wajib tersebut. “Dalam bentuk konsorsium juga sangat bagus untuk kesehatan industri asuransi dan tercapainya tujuan asuransi,” kata Christian kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).
Hal senada diungkapkan oleh CEO PT Asuransi Simas InsurTech, Teguh Aria Djana yang mendukung penuh inisiatif Pemerintah untuk program asuransi wajib khususnya untuk risiko personal accident dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Dia mengatakan apabila dibentuk konsorsium nantinya perlu diperhatikan terkait dengan data akuisisi pesertanya dan mekanisme klaimnya itu sendiri.
“Dalam hal ini penerapan teknologi menyangkut validitas data, verifikasi data dan keamanan data akan menjadi hal yang perlu diperhatikan,” ungkap dia saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/10/2023).
Teguh mengatakan bahwa proses klaim yang cepat juga diperlukan untuk mengambil dukungan masyarakat atas program ini. Dengan demikian, masyarakat juga akan semakin sadar pentingnya asuransi.
Teguh mengatakan untuk menjawab hal tersebut perlu kerja sama semua pihak dari pelaku asuransi, regulator, penyedia jasa layanan kesehatan, dan instansi-instadi pendukung lainnya.
“Sehingga tercipta ekosistem perlindungan asuransi atas risiko kecelakaan diri dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang benar-benar mendatangkan manfaat,” ungkapnya.
