Bisnis.com, BANDUNG— Pemain financial technology peer to peer (fintech P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) turut menyoroti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong industri ke sektor produktif.
Beberapa dari mereka mendukung rencana regulator. Terlebih rencana tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara dengan mendorong pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Seperti halnya PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk. (AKSL) atau Akseleran yang memastikan pihaknya dapat menyanggupi rencana OJK itu. Terlebih saat ini pendanaan perusahaan ke sektor produktif mencapai 95%.
“Kami oke-oke saja ya, karena kami 95% pendanaan memang ke sektor produktif,” kata Komisaris Utama & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan kepada Bisnis, Kamis (9/11/2023).
Kendati demikian, Nikolas berpendapat rencana OJK tersebut mungkin tidak mudah dilakukan. Terutama bagi penyelenggara fintech P2P lending yang expertise pada pinjaman konsumtif.
Dia menilai apabila ekspertisenya tidak disektor produktif nantinya kualitas pinjamannya bisa menjadi masalah.
Baca Juga
“Jadi, diperlukan mekanisme yang clear bagaimana cara agar mereka bisa penuhi itu tanpa mengakibatkan dampak negatif dari sisi credit risk atau kualitas pinjaman mereka,” ungkap Nikolas.
Di sisi lain, Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto berpendapat dengan semakin banyaknya pemain fintech P2P lending lain yang berfokus ke sektor produktif, maka UMKM yang dijangkau untuk mendapatkan akses ke pendanaan menjadi lebih luas. Diketahui, Modalku fokus memberikan pendanaan kepada UMKM.
Selain itu, Nikolas menyebut rencana tersebut juga bisa salah satu solusi untuk industri agar lebih sehat. Pasalnya saat ini sektor yang paling banyak dibiayai yakni konsumtif.
Namun demikian, Nikolas mengatakan tetap perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Terlebih, dia berpendapat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan industri fintech P2P lending.
“Ini dikarenakan kondisi industri fintech yang terbilang cukup dinamis dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pasar,” ungkapnya.
Dia melanjutkan untuk menjaga kesehatan finansial industri fintech, penyelenggara harus mengambil langkah proaktif yaitu dengan selektif dalam menyalurkan pendanaan dengan mengedepankan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko melalui penilaian kredit yang lebih komprehensif dari berbagai sumber data yang tersedia.
Tidak kalah penting, Nikolas menyebut peran edukasi terhadap masyarakat Indonesia juga perlu dilakukan.
“Terkait waktu yang tepat yakni ketika mengajukan pendanaan di mana calon penerima dana harus mempertimbangkan kemampuan mereka untuk mengembalikan dananya,” tandasnya.
