Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 10 bank bangkrut pada tahun ini. Sebelum mencabut izin usaha, OJK menjalankan berbagai langkah pengawasan serta upaya penyehatan bank. Berikut tiga status pengawasan bank.
Salah satu bank yang teranyar dicabut izin usahanya oleh OJK adalah PT BPRS Saka Dana Mulia. Pencabutan izin usaha bank bangkrut tersebut mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.
"Pencabutan izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam pengumumannya pada Jumat (19/4/2024).
| Baca Juga : Ada 10 Bank Perekonomian Bangkrut dalam 4 Bulan Pertama 2024, Intip Kinerja BPR/BPRS Awal Tahun |
|---|
Bangkrutnya BPRS Saka Dana Mulia dari Kudus menambah deretan bank bangkrut tahun ini. Sepanjang tahun berjalan sudah ada 10 bank bangkrut di Indonesia. Padahal, 2024 baru berjalan kurang dari 4 bulan. Kesemua bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).
Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 132 bank bangkrut di Tanah Air.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK memproyeksikan sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.
"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta bulan lalu (22/3/2024).
Dian mengatakan tumbangnya deretan bank disebabkan fraud dan buruknya tata kelola manajemen. OJK pun akan bertindak tegas bagi yang terlibat dalam fraud. Hal tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen mengacu Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Adapun, sebelum mencabut izin usaha bank bangkrut, OJK menjalankan berbagai sistematika pengawasan dan upaya penyehatan bank.
Mengacu Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, OJK mengkategorikan status pengawasan bank ke dalam tiga kategori.
Pertama, bank dalam pengawasan normal. Kedua, bank dalam penyehatan. Ketiga, bank dalam resolusi. Berikut rincian penjelasannya:
-
Pengawasan normal
Pada bank berkategori pengawasan normal dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang meminta bank menyampaikan rencana tindak paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan OJK.
OJK dapat meminta BPR atau BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Kemudian, bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak tersebut paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda. -
Pengawasan dalam penyehatan
OJK akan menetapkan bank dalam penyehatan dengan mempertimbangkan kondisi berikut:
- Tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 5 selama dua periode berturut-turut. Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Peringkat ini mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan.
- Cash ratio (CR) rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. CR merupakan perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar.
- Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) kurang dari 12%.
OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Pada status tersebut, bank akan menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bank yang berstatus dalam penyehatan wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahannya paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan dalam penyehatan. Kemudian, bank wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak kepada OJK.
Bank juga harus menjaga kondisi keuangan sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban secara material.
Kemudian, bank harus mendukung pelaksanaan tindakan dari LPS berupa uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi secara keseluruhan, penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban BPR atau BPRS dan/atau penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih.
Bank yang masuk dalam status penyehatan juga wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu atas perintah OJK.
Bank dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam denyehatan pada jangka waktu tertentu dengan ketentuan seperti memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.
Kemudian, terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham, dan/atau terdapat rencana tindak penyehatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal.
Bank dapat dikeluarkan dari status dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria tingkat kesehatan minimal di peringkat komposit 4, CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan CAR paling sedikit 12%. Penetapan keluar dari status penyahatan juga mesti memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPRS.
3. Pengawasan dalam resolusi
OJK menetapkan status pengawasan dalam resolusi apabila sebelum jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyehatan berakhir, kondisi permodalan dan/atau likuiditas bank mengalami pemburukan.
Kondisi pemburukan yang dimaksud sebagai berikut:
- CAR menjadi kurang dari sama dengan 2% dan/atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%.
- Berdasarkan penilaian OJK sewaktu-waktu, BPR atau BPRS mengalami penurunan CAR dan/atau CR, serta tidak mampu meningkatkan CAR menjadi paling sedikit 12% dan/atau CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%.
OJK juga menetapkan bank berstatus pengawasan dalam resolusi ketika bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS.
LPS kemudian melakukan berbagai upaya penanganan bank berstatus pengawasan dalam resolusi tersebut. Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank, maka bank yang bersangkutan tetap berstatus pengawasan dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh LPS.
OJK kemudian akan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari status dalam resolusi setelah LPS menyelesaikan proses penyelamatan.
Namun, apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan, OJK kemudian mencabut izin usaha bank yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari LPS.
OJK memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha kepada bank yang bersangkutan, LPS, serta Bank Indonesia (BI).
Penyelesaian terhadap BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dilakukan oleh LPS. Dalam hal ini, LPS menjalankan upaya penjaminan simpanan bank bangkrut serta pelaksanaan likuidasi.
