Bisnis.com, JAKARTA --
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik upaya pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di sektor non-bank seperti asuransi, multifinance, fintech, dana pensiun (dapen), dan aset kripto.
"Hampir semua sektor ini menunjukkan tingkat literasi yang rendah. Masyarakat masih belum banyak yang memahami, terutama mengenai investasi kripto," ujar Nailul kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).
Nailul menekankan bahwa tanggung jawab utama peningkatan literasi keuangan sebenarnya berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan langsung pada Presiden. Meski demikian, ia menilai bahwa tugas kementerian di kabinet Jokowi, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum dioptimalkan secara maksimal dalam meningkatkan literasi keuangan.
"Saya belum melihat peran aktif dan masif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini. Literasi keuangan seharusnya sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat SD, bukan hanya tentang menabung, tetapi juga mengenalkan produk layanan keuangan lainnya," tambah Nailul.
Selain itu, Nailul juga menyoroti masalah literasi keuangan di sektor digital, yang semakin terlihat dengan munculnya berbagai kasus seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menilai bahwa masalah utama bukan pada kepemilikan rekening perbankan, tetapi pada rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Baca Juga
"Masih banyak lubang dalam literasi produk digital dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang memiliki rekening perbankan, salah satunya untuk menerima bantuan sosial, namun mereka terjebak dalam produk ilegal seperti investasi bodong hingga judi online. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan masih menjadi masalah utama," tegasnya.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Untuk sektor syariah, indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia tercatat sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 12,88%.
