Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi parametrik bencana alam untuk melindungi beban fiskal pemerintah terhadap potensi bencana alam rencananya akan dirilis tahun depan. Untuk itu, sedang disiapkan konsorsium asuransi yang bakal mengelola risiko tersebut.
Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Delil Khairat menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pihaknya menyiapkan desain produk asuransi parametrik ini. Untuk itu, dibentuk tim yang beranggotakan Indonesia Re, PT Maipark Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Kementerian Keuangan.
"Kemudian begitu program ini mulai 2026, tim ini tetap akan kerja bersama dalam mengelola dan administrasi skema ini, di mana Indonesia Re dan Maipark akan jadi joint administrator, kemudian ITB akan jadi reviewer dan Kementerian Keuangan sebagai leader dan juga client dari prespektif kita," kata Delil saat ditemui usai agenda Seminar Disaster Risk Financing and Insurance (DFRI) Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Nantinya, akan dibentuk konsorsium untuk mengelola risiko asuransi parametrik bencana alam ini. Konsorsium tersebut akan beranggotakan perusahaan asuransi umum dan reasuransi di Indonesia. Mereka akan menerima dan mengelola premi asuransi yang dibayarkan oleh pemerintah melaui APBN dan APBD.
"Tapi karena ini net cap, kita tetap perlu melempar atau mentransfer sebagian risiko ke luar [negeri]. Ini bagian desain yang kita lakukan, berapa yang mau kita retain di dalam negeri dan berapa yang akan kita lempar ke luar negeri, agar ini jadi lebih sustainable," ujarnya.
Dalam pembahasan awal, estimasi anggaran pemerintah untuk proyek asuransi parametrik bencana ini sekitar Rp200 miliar sampai Rp300 miliar. Delil melihat ada kemungkinan alokasi itu akan bertambah hingga Rp1 triliun, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah.
Baca Juga
Rencananya asuransi parametrik bencana alam ini akan dimulai dengan memberi perlindungan pada dua jenis bencana, yaitu banjir dan gempa bumi. Dalam konsep parametrik, akan ditetapkan parameter setiap bencana. Misalnya untuk bencana bajir akan ditinjau dari curah hujan dan durasi hujan, atau dalam gempa bumi akan ditinjau dari faktor magnitudo gempa.
Apabila bencana terjadi di suatu kota, dan bencana tersebut telah memenuhi parameter yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah setempat akan langsung mendapatkan dana segar alias klaim asuransi. Saat ini parameter-parameter dalam asuransi parametrik tersebut dalam tahap finalisasi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) Benny Waworuntu menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang akan menjadi landasan implementasi asuransi parametrik bencana alam tersebut. Rencananya regulasi itu terbit pada kuartal III/2025.
Untuk pembagian risiko yang ditanggung konsorsium, Benny menjelaskan hal tersebut akan dilihat dari kemampuan konsorsium menyerap dan mengelola risiko yang ada. Yang pasti, konsorsium dalam negeri akan diutamakan terlebih dahulu.
"Kemudian tentu kita juga mesti punya backup kan, sama seperti reasuransi lain pasti ada, karena kita semua siapa pun punya keterbatasan mengenai retensi. Karena sisa risiko yang di luar retensi itu harus direasuransikan, misalnya ke global. Itu mekanisme yang menurut saya mekanisme yang memang sudah market business practice-nya seperti itu," jelas Benny.
Benny menjelaskan konsep konsorsium ini adalah public private people partnership yang mengkolaborasikan semua pihak mulai dari pihak pemerintah dan swasta, asuransi dan reasuransi hingga pihak akademisi.
"[Tantangannya] menggandeng semua itu, kolaborasi itu, dari Kemenkeu juga. Mudah-mudahan ini tidak hanya setahun dua tahun, tapi dipastikan ini bisa berkelanjutan," pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
