Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi parametrik bencana alam sedang disiapkan dan rencananya produk ini akan dirilis tahun depan. Produk asuransi ini akan memberikan proteksi aset pemerintah sehingga menjaga risiko akibat bencana alam.
Kepala Divisi Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kurnia Yuniakhir mengatakan saat ini masih terdapat gap atau selisih antara alokasi pemerintah untuk risiko bencana alam dengan kebutuhan yang ada.
"Dana cadangan risiko fiskal untuk bencana hanya sekitar Rp4 triliun, sedangkan kebutuhannya Rp22 triliun," kata Kurnia dalam Seminar Disaster Risk Financing and Insurance (DFRI) Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Asuransi parametrik bencana alam ini rencananya akan melindungi dua jenis bencana, yaitu gempa bumi dan banjir.
Dalam konsep asuransi parametrik, akan ditentukan parameter tertentu yang menjadi syarat klaim bisa dicairkan. Contohnya, gempa bumi akan menggunakan parameter magnitudo sedangkan bencana banjir menggunakan parameter curah hujan dan durasi waktu hujan. Parameter ini sedang dalam tahap finalisasi untuk ditetapkan.
Sementara itu, pemerintah daerah akan membayar premi menggunakan anggaran daerah. Jika terjadi bencana di wiayah tersebut, dan parameter bencana sudah memenuhi persyaratan, maka klaim bisa dibayar secara instan melalui konsorsium.
Baca Juga
Dalam implementasinya nanti, Kurnia mengatakan perlu dipikirkan bagaimana mekanisme klaim bencana untuk wilayah seperti Jakarta yang banjirnya lebih sering disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah lain seperti Puncak Bogor atau Cianjur.
"Apakah kemudian Provinsi DKI harus beli dua-duanya, saya tanggung deh yang punyanya Puncak Bogor, Cianjur, hujannya berapa saya beli preminya. Jadi ketika terjadi hujan di sana, Jakarta bisa dapat payout-nya. Mungkin bisa dipikirkan seperti itu," ujarnya.
Kedua, proses pencairan klaim asuransi parametrik bencana alam ini harus cepat. Untuk itu dia menilai perlu ada standar khusus yang ditetapkan untuk perusahaan asuransi dan reasuransi seperti apa yang bisa bergabung dengan konsorsium.
"Ini perlu dipikirkan syarat prasyarat ketentuan kesehatan keuangan khususnya rasio likuiditasnya. Karena saya yakin di sini butuh bayarnya cepat," ujarnya.
Ketiga, perlu dipikirkan kondisi masing-masing pemerintah daerah, bahwa setiap wilayah punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda beda. Untuk beberapa wilayah, Kurnia melihat ada pemerintah daerah yang kekurangan PAD sementara sebagian lainnnya memiliki PAD berlimpah.
Keempat, perlu juga ditingkatkan literasi dan edukasi asuransi masyarakat. Meskipun masyarakat dilindungi asuransi bencana alam, literasi ini menurutnya penting untuk memastikan masyarakat juga tidak abai dengan upaya pencegahan bencana alam.
"Kenapa? Karena masyarakat harus paham betul, selain dia dilindiungi asuransi dia harus tahu cara preventifnya, preventif untuk sadar bagaimana kita mengurangi risiko bencana. Jangan sampai kemudian muncul, mohon maaf, moral hazard," tandasnya.
