Bisnis.com, JAKARTA - Menduduki kursi direksi dan komisaris bank pelat merah merupakan posisi prestisius bagi seorang bankir. Selain jabatan, imbalan dalam menjalankan roda organisasi bank BUMN ini cukup mengiurkan.
Bankir bank BUMN tercatat memiliki penghasilan terbesar dibandingkan dengan bank lain. Bahkan, di antara perusahaan-perusahaan nasional. Penghasilan tersebut meliputi gaji, tunjangan, dan tantiem. Berikut ini urutan penghasilan direksi dan komisaris bank pelat merah:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Berdasarkan laporan interim-nya, total gaji, tunjangan, tantiem bonus dan insentif yang diterima dewan komisaris Bank Mandiri pada semester pertama tahun ini mencapai Rp134,86 miliar.
Jika pada tahun ini total anggota komisaris mencapai delapan orang, maka total pendapatan rata-rata masing-masing anggota dalam satu semester mencapai Rp16,86 miliar.
Baca Juga
Sementara itu, dewan direksi Bank Mandiri mendapat total gaji dan tunjangan mencapai Rp428,36 miliar. Jika total anggota direksi mencapai 12 orang, maka masing-masing direksi rerata memperoleh Rp35,70 miliar pada semester pertama tahun ini.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan laporan interim, total gaji, tunjangan, tantiem bonus dan insentif yang diterima dewan komisaris BRI pada semester pertama tahun ini mencapai Rp125,50 miliar.
Jika pada tahun ini total anggota komisaris mencapai sembilan orang, maka total pendapatan rata-rata tiap anggota komisaris dalam satu semester ini mencapai Rp13,94 miliar.
Sementara itu, dewan direksi BRI mendapat total gaji dan tunjangan mencapai Rp365,35 miliar. Jika total anggota direksi mencapai 12 orang, maka masing-masing direksi memperoleh Rp30,44 miliar per semester pertama tahun ini.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Berdasarkan laporan publikasi semester pertama BNI, total gaji dan tunjangan, bonus atau tantiem, dan imbalan kerja untuk dewan komisaris mencapai Rp83,73 miliar.
Jika pada tahun ini total anggota komisaris mencapai sembilan orang, maka total pendapatan rata-rata masing-masing anggota dalam satu semester tahun ini mencapai Rp9,30 miliar.
Sementara itu, dewan direksi mendapat total gaji dan tunjangan mencapai Rp209,92 miliar. Jika anggota direksi pada tahun ini mencapai 11 orang, maka masing-masing direksi rerata mengantongi Rp19,08 miliar per semester pertama tahun ini.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Berdasarkan laporan publikasi BTN semester I/2019, total gaji dan tunjangan, untuk dewan komisaris mencapai Rp34,38 miliar.
Jika total anggota komisaris pada tahun ini mencapai delapan orang, maka total pendapatan rata-rata tiap anggota dalam satu semester tahun ini mencapai Rp4,29 miliar.
Sementara itu, dewan direksi mendapat total gaji dan tunjangan mencapai Rp40,11 miliar. Jika total anggota direksi tahun ini mencapai sembilan orang, maka tiap direksi rata-rata memperoleh Rp4,45 miliar per semester pertama tahun ini.
Penghasilan direksi dan komisaris bank BUMN ini memang tidak semua dalam bentuk uang tunai. Penghasilan tersebut, khususnya tunjangan, bisa dalam bentuk nonmateri, seperti tunjangan kebutuhan rumah dan kendaraan.
PERLU PERUBAHAN
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menilai perlu ada perubahan dalam pemberian remunerasi kepada direksi dan komisaris bank milik negara. “Kondisi ini bisa diubah oleh pemerintah,” katanya.
Kenaikan remunerasi direksi dan komisaris seharusnya harus diiringi oleh inovasi. Saat ini perbankan secara umum membutuhkan efisiensi di tengah tantangan mencari margin bunga yang terbilang ketat.
Namun memang hal itu bukan perkara mudah. Selayaknya perusahaan milik negara lainnya, direksi dan komisaris bank pelat merah harus berhati-hati dalam melangkah. Satu inovasi gagal akan bisa dapat digiring menjadi kejadian yang merugikan negara.
Adapun ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai bahwa kenaikan remunerasi dewan komisaris serta direksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan beban tenaga kerja di bank-bank milik negara mencerminkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Dia menjelaskan bahwa satu penerapan GCG yang baik dapat dilihat dari efisiensi dari seluruh badan perusahaan. Rasio upah direksi dan komisaris yang membesar terhadap total beban tenaga kerja perusahaan menunjukan hal sebaliknya.
