Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menjadi lembaga penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terbesar di Indonesia.
Sebagai tahap pertama, BRI telah menyalurkan Rp1,64 triliun kepada lebih dari 683.000 pelaku usaha mikro.
Dalam acara peluncuran program BPUM di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/8/2020) Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa program ini merupakan hibah dan diharapkan membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19.
"Perlu saya sampaikan ini adalah hibah, bukan pinjaman. Bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan ini nanti banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal," katanya seperti dikutip dalam rilis, Senin (24/8/2020).
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan perseroan telah menyusun strategi untuk menyalurkan stimulus tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
Sunarso mencontohkan, BRI akan menyalurkan kredit kepada nasabah dengan saldo tabungan di bawah Rp2 juta. Nantinya, kredit akan disalurkan dengan nilai Rp2,4 juta.
Baca Juga
"Tapi sebelum ditarik bapak ibu harus tanda tangan. Bapak berjanji bawa duit Rp2,4 juta ini benar benar digunakan untuk usaha, usaha apa saja pokoknya usaha supaya ekonomi berputar. Kalau setuju tanda tangan, uangnya dicairkan. Komunikasi seperti ini telah dirancang oleh BRI," katanya.
Sunarso juga menyinggung terkait transformasi yang telah dilakukan oleh BRI sejak tahun 2016 sebagai salah satu kunci keberhasilan mendukung program BPUM ini.
Menurutnya, karena kredit yang sifatnya hibah, bank hanya bertindak sebagai penyalur atau channeling saja sehingga tidak dicatat dalam neraca bank. Validasi dan verifikasi data sepenuhnya dilakukan oleh Kemenkop dan UKM.
“Pandemi yang terjadi saat ini menjadi akselerator transformasi yang telah dijalankan oleh BRI terutama di area digital. Digitalisasi mendukung kesiapan infrastruktur BRI yang berjumlah lebih dari 9.500 jaringan kantor dan reliabilitas data yang dimiliki BRI dalam menyalurkan BPUM,” imbuh Sunarso.
Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin menilai program BPUM sama saja dengan bantuan langsung tunai lain yang disalurkan pemerintah. Bentuk program ini bisa saja membantu sektor produktif tetapi sifatnya hanya sesaat dan jangka pendek saja.
"Dalam jangka panjang perlu didorong dari berbagai sisi termasuk konsumen yang akan mengkonsumsi produk yang sudah mereka produksi," katanya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan tidak mudah mencari bentuk usaha yang produktif sehingga bantuan yang disalurkan perlu mendapat penjaminan agar betul-betul digunakan untuk modal kerja usaha. Apalagi, dalam penyalurannya tidak akan sulit karena akan banyak nasabah yang mau menerima bantuan tersebut.
"Memang dalam penyalurannya tidak akan sulit, akan banyak nasabah yang mau menerima bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta, tapi bagaimana menjamin bahwa bantuan itu akan benar-benar dipergunakan untuk modal kerja usaha produktif," katanya
