Bisnis.com, JAKARTA - Penempatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mengalir ke empat bank BUMN dan tujuh bank pembangunan daerah (BPD). Selanjutnya, pemerintah kembali menempatkan dana PEN di tiga bank syariah dan empat BPD senilai total Rp5,8 triliun.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan pemerintah melakukan penempatan dana PEN kepada tiga bank syariah dan empat BPD. Total nilai penempatan dana PEN sebesar Rp5,8 triliun.
Tiga bank syariah tersebut yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk., yang masing-masing mendapat penempatan dana sebesar Rp1 triliun.
Adapun, 4 BPD tersebut yakni PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dan PT Bank Sulselbar masing-masing sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) sebesar Rp300 miliar dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) sebesar Rp500 miliar.
"Penempatan dana PEN kepadat tiga bank syariah masing-masing sebesar Rp1 triliun, sedangkan penempatan dana kepada empat BPD berbeda jumlahnya disesuaikan dengan rencana bisnis, kapasitas dan risiko," terangnya kepada Bisnis, Jumat (25/9/2020).
Selanjutnya, masing-masing bank ditargetkan mampu meleverage dalam bentuk pembiayaan maupun kredit minimal dua kali dari nilai penempatan. Dia menjelaskan nilai penempatan dana kepada bank umum mitra, termasuk terhadap bank syariah, dilakukan berdasarkan rencana bisnis, kapasitas dan risiko bank untuk melakukan ekspansi kredit, menurunkan margin, menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) serta kontribusi dalam mendorong sektor pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga
Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Syahdan Ridwan Siregar mengatakan perseroan mengajukan penempatan dana PEN sebesar Rp1 triliun. Bank Sumut berkomitmen mampu menyalurkan dalam bentuk kredit maupun pembiayaan sebesar Rp2 triliun atau dua kali dari penempatan dana.
"Bank Sumut mampu menyalurkan kredit/pembiayaan sebesar Rp2 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Sumut," katanya.
Terpisah, Corporate Secretary PT Bank BNI Syariah Bambang Sutrisno mengatakan perseroan mendapatkan penempatan dana PEN sebesar Rp1 triliun. Sebelumnya, BNI Syariah mengajukan penempatan uang negara senilai Rp3 triliun. "Iya dapat Rp1 triliun semua bank syariah," katanya.
Selanjutnya, BNI Syariah berkomitmen untuk me-leverage dana pemerintah melalui penyaluran pembiayaan senilai dua kali dari dana penempatan atau setara Rp2 triliun. Penyaluran pembiayaan akan fokus di semua segmen pembiayaan. "Di-leverage dua kali. Penyaluran hampir di semua segmen, baik konsumer, komersial, dan mikro menengah," imbuhnya.
Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank BRIsyariah Tbk. Mulyatno Rachmanto mengatakan terkait program PEN, perseroan mendapat penempatan uang negara sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya, perseroan akan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggandeng komunitas dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri Toni EB Subari mengatakan perseroan sangat mendukung penempatan dana pemerintah di bank syariah untuk mendukung pengembangan UMKM maupun kebutuhan individu di masa pandemi. Penempatan dana itu akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan di segmen konsumer dan produktif sehingga mendorong turut mendorong perekonomian.
"Ada tiga bank syariah yang dapat penempatan dana yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kita sangat mendukung program pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Meski likuiditas bank syariah masih longgar, Toni menilai penempatan dana itu cukup murah sehingga akan bermanfaat bagi nasabah. Penempatan dana pemerintah kepada bank syariah dipatok dengan imbal hasil sebesar 2,84%, dengan pertimbangan suku bunga Bank Indonesia tiga bulan sebesar 3,84% dikurangi 1%.
"Itu dana yang cukup murah sehingga dana itu sangat bermanfaat. Setiap bulan lending perbankan syariah masih cukup besar," katanya.
Fauzi Ikhsan, Ekonom yang juga Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan 2015-Januari 2020, mengatakan perbankan syariah menghadapi risiko pembiayaan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Oleh karena itu, bank syariah harus jeli memastikan dana tersebut disalurkan ke debitur yang sehat dan risiko gagal bayar yang kecil.
