Bisnis.com, JAKARTA - Pintek, platform teknologi finansial (fintech/tekfin) pendanaan besutan PT Pinduit Teknologi Indonesia) mendorong UMKM bidang pendidikan masuk ke program Sistem Pengadaan Informasi Sekolah (SIPLah).
Co-founder dan Direktur Utama Pintek Tommy Yuwono menjelaskan pasalnya kebanyakan UMKM kerap kebingungan dalam memasarkan produknya. Oleh sebab itu, digitalisasi yang salah satunya melalui ekosistem pengadaan SIPLah, akan membawa pemasaran yang lebih optimal.
"Kami ingin optimasi UKM Pendidikan dalam memaksimalkan penjualannya. Terlebih lagi dengan adanya program SIPLah dari Pemerintah dapat memudahkan UKM Pendidikan untuk berjualan hanya dengan menggunakan internet," ujarnya dalam diskusi virtual Pintek Conference Roadshow 'Pengembangan Potensi UKM Pendidikan Melalui SIPLah, Selasa (27/4/2021).
Tommy berharap UKM yang punya potensi ikut menyediakan sarana-prasarana pendidikan terinspirasi, sehingga mampu ikut mendukung sektor pendidikan di Indonesia.
Pasalnya, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital seperti toko daring atau e-commerce mencapai 12 juta lebih per Februari 2021, atau baru sekitar 13 persen dari total UMKM di Indonesia di kisaran 64 juta.
Selain itu, UMKM di Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan untuk memaksimalkan penjualannya, salah satunya adalah kendala permodalan.
Baca Juga
"Kami menemukan adanya kesulitan modal untuk memenuhi kebutuhan pesanan sekolah yang membuat angka pertumbuhan UKM pendidikan belum optimal. Melalui produk kami, Pintek Institutions untuk permodalan UKM Pendidikan diharapkan berkontribusi positif pada optimasi penjualan. Adanya program SIPLah diharapkan mampu menjadi sarana penjualan digital yang tepat untuk UKM Pendidikan," tambah Tommy.
July Emmylia, selaku Kabid Binus dan Pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, yang mengamini bahwa dia hal masih jadi kendala UMKM di Jateng, yaitu pemasaran dan permodalan. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng mencoba menggandeng UMKM lewat platform marketplace besutannya bertajuk Blangkon Jateng, selain mendorong para UMKM tersebut terdata di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Menurut July, setidaknya ada lebih dari 2.000 UMKM yang berpotensi ikut memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Jateng, namun masih belum optimal dalam bergabung ke SIPLah atau Blangkon, sehingga masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dari bank atau fintech P2P.
Adapun, Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Jawa Barat Rudi Martono mengungkap bahwa pihaknya terus mendorong UMKM mengikuti program pembinaan APINDO untuk go-digital.
"Terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk proses penjualannya. Hal ini perlu dilakukan agar UKM dapat memperluas pasar, menjangkau daerah lebih jauh, dan meraih laba setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak UKM pendidikan yang hadir pada acara ini untuk memaksimalkan potensi dari program SIPLah," ungkap Rudi.
