Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

7 Tahun Jokowi: Eks Menkominfo Sebut Ekosistem Fintech Sudah On The Track

Komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT), akhirnya membawa para pemain dompet digital, fintech investasi, dan fintech pinjam-meminjam (lending) tumbuh subur menjangkau berbagai kalangan.
Ilustrasi teknologi finansial/Flickr
Ilustrasi teknologi finansial/Flickr

Bisnis.com, JAKARTA - Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo yang akan memasuki 7 tahun masa jabatan pada 20 Oktober 2021 dinilai telah memberikan pondasi kuat dalam ikut membangun dan membesarkan ekosistem teknologi finansial (tekfin/fintech) di Indonesia.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2014-2019 Rudiantara, yang kini dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Menurutnya, Indonesia dalam jalur yang benar untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan perusahaan rintisan (startup) terkait teknologi, di mana sektor fintech menjadi ekosistem yang paling ramai pemain dari berbagai klaster dan model bisnis, sekaligus yang paling berpengaruh saling berkaitan dengan sektor bisnis lain.

Rudiantara pun berharap negara mampu terus menjaga ekosistem fintech semakin sehat dan dipercaya. Caranya, bukan hanya terus menjadi penyedia infrastruktur, akselerator, dan regulator yang baik, namun juga menggandeng pemain, asosiasi, elemen masyarakat, dan penegak hukum untuk bergerak ke satu tujuan, yaitu keuangan inklusif.

"Semua stakeholder harus kompak satu tujuan. Prinsipnya, ekosistem fintech yang masih infant industry ini harus terus dijaga oleh pemerintah agar terus berkembang. Goal-nya menuju inklusi keuangan, fokusnya dengan menjaga koridor costumer protection," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/10/2021).

Pria yang juga terjun sebagai Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) dan Komisaris Utama platform fintech peer-to-peer (P2P) lending klaster produktif PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) ini mengungkap salah satu jasa Jokowi buat ekosistem fintech berawal dari komitmen pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT), mulai dari Palapa Ring sampai Satelit Satria-1.

Akses internet turut berperan membawa dompet digital (e-wallet) makin populer sebagai teman segala macam transaksi untuk masyarakat berbagai kalangan. Terlebih, beberapa platform dipercaya terlibat sebagai penyalur insentif program Prakerja di era pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerataan akses internet memungkinkan fintech di bidang investasi merangkul semakin banyak pengguna, yaitu masyarakat yang berminat menjadi investor ritel dan investor pemula.

Terakhir, infrastruktur internet yang merata pun menjadi landasan fintech di bidang pinjam-meminjam (lending) mengisi gap kekosongan akses kredit, terutama mengakomodasi kebutuhan kredit dari kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau lembaga keuangan konvensional.

Rudiantara menilai beberapa indikator positif ini berada di jalur yang tepat sebagai batu loncatan tujuan Jokowi lainnya, yaitu pemerataan akses keuangan, terutama untuk UMKM unbanked & underserved, serta yang berada di luar Jawa dan daerah pelosok.

Pasalnya, perlu diingat bahwa kebijakan Jokowi yang sempat menuai kontroversi, yaitu bagi-bagi sertifikat tanah gratis, selain tujuan utamanya untuk mengurangi konflik agraria juga merupakan upaya membuat masyarakat prasejahtera memiliki agunan, sebagai modal mengakses pembiayaan produktif.

"Sejak awal kepemimpinan Pak Jokowi, negara mulai mengejar ketertinggalan dari sisi pemerataan akses internet. Kini, ekosistem fintech yang terjaga dengan sehat akan membantu mewujudkan pemerataan akses finansial. Sekarang ini pekerjaan rumah paling besar tinggal bagaimana literasi keuangan sekaligus literasi digital masyarakat bisa cepat meningkat," tambahnya.

Ke depan, Rudiantara menyarankan agar pemerintah memegang teguh pendekatan light touch regulation yang tidak menekan inovasi, kolaboratif dengan asosiasi fintech terkait sebagai self regulatory organization agar mampu bersama-sama meningkatkan costumer protection, serta konsisten dalam hal penegakkan hukum.

"Harapannya peran sebagai regulator itu tugasnya bukan hanya urus izin, tapi juga akselerator. Selain itu, terkait konsistensi di bidang hukum agar ekosistem terjaga. Misalnya, soal pinjol [pinjaman online] dan investasi ilegal, jangan sampai karena baru diingatkan Presiden saja baru mulai marak penindakan. Harusnya konsisten, supaya sekaligus membuka mata masyarakat awam bagaimana sebenarnya platform fintech yang aman diakses," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Azizah Nur Alfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper