Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi mencapai Rp323,13 triliun hingga 21 November 2022. Jumlah tersebut setara 86,59 persen dari target penyaluran 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi KUR tersebut telah disalurkan kepada sebanyak 6,71 juta debitur.
“Melihat pencapaian penyaluran KUR tersebut, pemerintah optimistis target penyaluran KUR minimal dapat mencapai 99 persen sampai dengan akhir tahun 2022,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/11/2022).
Dia menyampaikan, outstanding KUR per 21 November 2022 juga tercatat sebesar Rp451 triliun, yang disalurkan kepada 38,85 juta debitur KUR. Dari kucuran jumbo ini, pinjaman dengan posisi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di level 1,11 persen.
Airlangga menyebut program KUR menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia juga menyebutkan membaiknya kondisi perekonomian nasional, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan KUR yang telah direlaksasi selama pandemi Covid-19.
Baca Juga
Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan beberapa kebijakan KUR, mulai dari suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil menjadi sebesar 6 persen, kembalinya penetapan penyaluran KUR pada sektor produksi sebesar 60 persen, serta pembatasan total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal Rp500 juta.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan subsidi suku bunga KUR dengan plafon dibawah Rp10 juta sebesar 3 persen, dengan maksimal pengulangan sebanyak dua kali.
“Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3 persen demi menghadapi resiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan suku bunga 3 persen untuk fitur skema kredit alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan plafon maksimal Rp2 miliar dan tidak dapat dinikmati berulang.
Airlangga menambahkan, penyesuaian kebijakan tersebut juga perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran, serta mendorong efisiensi anggaran belanja subsidi bunga/subsidi marjin KUR agar tidak membebani kemampuan fiskal pemerintah.
