Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menetapkan Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028.
Untuk diketahui, Perry telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit & proper test pada Senin (20/3/2023) di Komisi XI DPR RI.
Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan bahwa Komisi XI secara musyawarah mufakat dan aklamasi telah menyepakati dan menetapkan Perry sebagai Gubernur BI untuk periode 2023-2028.
“Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh fraksi, rapat internal komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat dan aklamasi menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2023-2028,” kata dia.
Perry yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur BI periode 2018-2023 akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang.
Sebelumnya, dia resmi menjadi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2018.
Baca Juga
Perry lahir di Sukoharjo pada 1959. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982, dia melanjutkan pendidikan di Iowa State University dan meraih gelar Master pada 1989, serta meraih gelar Ph.D pada 1991.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI pada periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.
Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Perry juga pernah menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.
Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di BI sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.
